SIBOLGA, METRODAILY — Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga menegaskan komitmennya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui penataan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) dan penguatan kinerja aparatur.
Hal ini disampaikan Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik saat memimpin Rapat Kerja Pemerintahan (Rakerpem) bersama Wakil Wali Kota Pantas Maruba Lumban Tobing di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga, Senin (13/4/2026).
Rakerpem tersebut digelar untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Hari Jadi Kota Siantar Diramaikan Festival Budaya hingga Karnaval
Dalam arahannya, Wali Kota menyoroti kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi. Ia meminta OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengoptimalkan capaian melalui kolaborasi intensif dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).
“Saya harapkan kolaborasi intensif antara OPD penyumbang PAD dengan BPKPAD di bawah koordinasi Wakil Wali Kota selaku Ketua Satgas,” tegasnya.
Penataan Aset Jadi Kunci WTP
Wali Kota menekankan pentingnya penataan administrasi BMD untuk mencegah kehilangan atau penguasaan aset oleh pihak tidak bertanggung jawab, terutama aset di bawah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Baca Juga: HGU PT Bridgestone Berakhir Sejak 2022, Begini Sikap DPRD Sumut
Langkah ini dinilai krusial sebagai bagian dari upaya meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, ia juga meminta penyelesaian berbagai kendala administrasi, termasuk terkait ICS dan PDAM, serta penyiapan dokumen pendukung guna kelancaran proses audit BPK.
Disiplin ASN Diperketat
Di bidang kedisiplinan, Wali Kota menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berada di luar kantor, termasuk di tempat sarapan, pada jam kerja.
Baca Juga: Pemkab Simalungun Perkuat Strategi JKN, Target Pertahankan Predikat UHC
Sistem absensi akan diperketat dan diintegrasikan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guna menjamin keadilan bagi ASN yang disiplin.
Fokus Pelayanan dan Kebencanaan
Pada sektor pelayanan publik dan kebencanaan, BPBD bersama camat dan lurah diminta tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Sementara itu, percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) juga menjadi perhatian. Dinas PUPR dan Bagian Hukum diminta segera mematangkan lahan serta menyelesaikan proses sertifikasi agar hak masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Baca Juga: 110 JCH Siantar Masuk Asrama Haji 23 April, Berangkat Sehari Kemudian
Penguatan Spiritual ASN
Tak hanya kinerja, Wali Kota juga menekankan pentingnya keseimbangan spiritual bagi ASN. Ia menginstruksikan pelaksanaan kajian agama secara rutin di setiap OPD, baik bagi ASN Muslim maupun Nasrani.
“Kita ingin pembinaan keagamaan berjalan berkelanjutan, sehingga ASN tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga memiliki kesiapan spiritual,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Sibolga Ardiansyah Panggabean menyampaikan Rakerpem ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi turunan lainnya.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sibolga Herman Suwito, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta camat dan lurah se-Kota Sibolga. (Ts)
Editor : Editor Satu