Advertisement

HGU PT Bridgestone Berakhir Sejak 2022, Begini Sikap DPRD Sumut

E
Penulis: Editor Satu❯
Suasana rapat dengar pendapat Komisi A dan B DPRD Sumut membahas status HGU PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate yang telah berakhir sejak 2022.
Suasana rapat dengar pendapat Komisi A dan B DPRD Sumut membahas status HGU PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate yang telah berakhir sejak 2022.

Advertisement

MEDAN, METRODAILY — DPRD Sumatera Utara menegaskan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate telah berakhir sejak 2022 dan kini masih dalam proses perpanjangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi A dan B DPRD Sumut, Selasa (14/4/2026), disampaikan bahwa rekomendasi perpanjangan HGU akan segera diajukan ke pemerintah pusat guna memastikan kepastian hukum atas lahan perkebunan tersebut.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Hendri Dumanter, menyebut persoalan HGU menjadi krusial karena berdampak langsung terhadap investasi dan tenaga kerja.

“Memang benar HGU sudah berakhir sejak 2022. Namun proses perpanjangan telah diajukan sesuai ketentuan dan masih berproses di Kanwil BPN hingga ke Kementerian ATR,” ujarnya.

Luasan HGU dan Sebaran Wilayah

Advertisement

Berdasarkan data rapat, total luas HGU yang telah berakhir diperkirakan berada di kisaran 13.800 hingga 17.800 hektare. Perbedaan angka terjadi akibat variasi data administrasi dan hasil pengukuran terbaru.

Adapun sebaran wilayah utama meliputi:

  • Kabupaten Simalungun: ±11.226 Ha
  • Kabupaten Serdang Bedagai: ±2.486 Ha
  • Kabupaten Asahan: ±4.328 Ha

General Manager PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate, Hendri Khairani, menegaskan pihaknya telah mengajukan perpanjangan HGU sesuai aturan sebelum masa berlaku habis.

“Kami berharap ada kepastian hukum agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Ia juga menyoroti berbagai persoalan di lapangan, seperti pencurian getah karet, penguasaan lahan ilegal, hingga potensi gangguan keamanan yang berdampak pada aktivitas perusahaan.

Dampak ke Tenaga Kerja dan Konflik Sosial

Perwakilan serikat pekerja, Rudi, menyebut ketidakpastian status HGU berdampak pada sekitar 3.576 karyawan.

Advertisement

Artikel Terkait

Bapemperda DPRD Sumut Kunker ke Batubara, Bahas RTRW Provinsi 2024–2044

Bapemperda DPRD Sumut Kunker ke Batubara, Bahas RTRW Provinsi 2024–2044

Bupati Batu Bara menyampaikan sejumlah hal strategis terkait evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang RTRW Tahun 20

Proyek Cable Car Danau Toba Tersendat Pembebasan Lahan

Proyek Cable Car Danau Toba Tersendat Pembebasan Lahan

Proyek cable car Danau Toba terkendala pembebasan BPHTB. DPRD Sumut mendesak Pemkab Simalungun mempercepat fasilitasi perizinan.

DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih WTP ke-12 Berturut-turut

DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih WTP ke-12 Berturut-turut

Fraksi DPRD Sumut mengapresiasi Pemprov meraih opini WTP ke-12 berturut-turut, namun meminta optimalisasi PAD dan peningkatan kesejahteraan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer