DPRD Sumut Desak Pemkab Simalungun Permudah Perizinan
MEDAN, METRODAILY – Rencana pembangunan kereta gantung (cable car) di kawasan Danau Toba kembali menghadapi hambatan.
Kali ini, persoalan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk lahan seluas 14 hektare di Kecamatan Dolok Panribuan menjadi batu sandungan karena berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kondisi tersebut memicu desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun lebih proaktif memfasilitasi proses perizinan sehingga proyek strategis sektor pariwisata itu tidak terhenti.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, menilai pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan bagi investasi yang telah memenuhi aspek kelayakan.
"Selagi studi kelayakan sudah oke, saya kira pemerintah harus memberikan kelonggaran soal izin. Kita harus bergeser dari tradisi-tradisi yang tidak mendukung investasi ketika studi kelayakannya sudah memenuhi syarat," kata Mangapul, Selasa (4/8).
Dinilai Mampu Dongkrak Pariwisata Danau Toba
Mangapul menegaskan, kehadiran cable car diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Simalungun-Pematangsiantar itu, proyek tersebut berpotensi menciptakan wajah baru destinasi wisata Danau Toba sekaligus meningkatkan daya tarik wisata internasional.
"Kalau cable car ini terwujud, akan ada multiplier effect bagi kawasan Danau Toba. Kita punya wajah baru untuk menarik wisatawan," ujarnya.
Ia juga meminta investor tidak menyerah menghadapi berbagai kendala administratif.
Bahkan, Mangapul menyatakan DPRD siap mendukung apabila diperlukan pembahasan anggaran maupun kebijakan yang dapat mempercepat realisasi proyek.
