MEDAN, METRODAILY — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dengan menekankan validasi data penerima manfaat secara spesifik.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Huntap untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026), dipimpin Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa diselesaikan melalui data spesifik,” ujar Tito.
Baca Juga: HGU PT Bridgestone Berakhir Sejak 2022, Begini Sikap DPRD Sumut
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus segera menyampaikan data calon penerima Huntap yang valid agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
Tiga Skema Pembangunan Huntap
Tito menjelaskan, pembangunan Huntap akan dilakukan melalui tiga skema utama:
- Insitu: Pembangunan kembali di lokasi asal milik warga
- Eksitu mandiri: Relokasi ke lahan baru yang disiapkan sendiri oleh warga
- Eksitu komunal: Relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman
Secara nasional, rencana pembangunan Huntap di tiga provinsi mencapai 39.016 unit. Dari jumlah tersebut, 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Baca Juga: Pemkab Simalungun Perkuat Strategi JKN, Target Pertahankan Predikat UHC
Khusus untuk Sumatera Utara, total usulan mencapai 7.321 unit dengan target pembangunan 6.350 unit, terdiri dari 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
“Kami akan mengerjakan bagi daerah yang mengajukan data lengkap,” tegasnya.
Bobby Turun Langsung Percepat Penanganan
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Huntap, termasuk dengan turun langsung ke lokasi terdampak banjir dan longsor.
Baca Juga: 110 JCH Siantar Masuk Asrama Haji 23 April, Berangkat Sehari Kemudian
Langkah percepatan yang dilakukan meliputi verifikasi data korban, percepatan pembangunan fisik, penyediaan lahan, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, Bobby juga aktif berkoordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota, serta mendorong dukungan anggaran untuk penanganan pascabencana.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta kepala daerah dari tiga provinsi dan instansi terkait lainnya. (Rel)
Editor : Editor Satu