TAPTENG, METRODAILY — Tekanan politik terhadap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mulai memanas.
Lima partai politik—Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN—mendesak pemerintah kabupaten mempercepat penyerapan APBD 2026 yang disebut baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus.
Jika tidak ada perbaikan, wacana pemakzulan Masinton melalui DPRD Tapteng mulai dipertimbangkan.
Sikap bersama lima partai politik tersebut disampaikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga: Ribut Batas Tanah di Taput, Warga Luka Disabet, Rumah Terduga Pelaku Diamuk Massa
Mereka menyoroti rendahnya realisasi anggaran, penanganan bencana banjir, hingga polemik hubungan antara eksekutif dan DPRD dalam pembahasan APBD.
Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan lima partai tersebut menilai kepemimpinan Masinton lemah dalam menjalankan pemerintahan.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video tersebut.
Baca Juga: Dua Rumah Terbakar di Humbahas, Kerugian Ditaksir Rp300 Juta
Serapan APBD Baru 30 Persen
Menurut Hazmi, informasi yang mereka peroleh menunjukkan penyerapan APBD Tapteng 2026 hingga Agustus baru sekitar 30 persen.
Kondisi itu dinilai menunjukkan lemahnya pengelolaan anggaran. Lima parpol juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Tapteng telah dipanggil dan mendapat peringatan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD," ujar Hazmi.
Selain persoalan anggaran, lima parpol menyoroti penanganan banjir di Tapteng yang mereka nilai lambat. Distribusi bantuan kepada korban bencana juga disebut menimbulkan keluhan di tengah masyarakat.
Mereka mendesak Pemkab Tapteng merealisasikan rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir dan program beasiswa yang bersumber dari APBD.
Hazmi menyebut rekomendasi tersebut mendapat persetujuan seluruh partai politik di DPRD Tapteng, dengan pengecualian PDIP.
Minta APBD Dibedah Bersama
Lima partai politik itu juga membuka ruang pembahasan bersama Pemkab Tapteng untuk membedah pengelolaan APBD 2025 dan 2026.
Namun, mereka meminta pembahasan tersebut melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta para pimpinan partai politik.
Tak hanya tekanan politik, Hazmi juga menyatakan pihaknya mempertimbangkan langkah hukum terkait dugaan penyelewengan anggaran.
"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD-nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada," katanya.
Hazmi kemudian menyebut pemakzulan sebagai opsi politik yang dapat ditempuh melalui DPRD jika persoalan penyerapan anggaran tidak diperbaiki.
Pemakzulan Masih Bersyarat
Saat dikonfirmasi, Hazmi menegaskan bahwa pemakzulan belum menjadi langkah pertama. Lima partai masih melihat apakah Masinton mampu memperbaiki penyerapan APBD.
"Ini masalah pemerintahan, sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah. Kalau nanti tidak mau memperbaiki, barulah kita masuk ke poin keduanya, wacana pemakzulan," ujar Hazmi, Sabtu (5/9/2026).
Sikap berbeda disampaikan Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite. Ia mengatakan partainya belum sampai pada keputusan mendukung pemakzulan Masinton dan masih meminta arahan dari pimpinan partai.
"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu, minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," kata Joneri.
Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng mengatakan persoalan tersebut tidak terlepas dari polemik Peraturan Kepala Daerah (Perkada), setelah kepala daerah dan DPRD tidak mencapai kesepakatan bersama mengenai Ranperda APBD dalam dua tahun terakhir.
Menurutnya, Golkar telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini. Kalau nggak ada kompromi lagi, merasa paling benar, ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.
PKB Tunggu Respons Bupati
Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai sikap partainya dalam video tersebut.
Ia mengatakan masih menunggu respons Masinton Pasaribu.
"Kita lihat dulu apa respons bupati," kata Abdul Rahman melalui pesan singkat.
Sementara itu, Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons ketika dihubungi. Keduanya tampak hadir dalam video pernyataan bersama lima partai tersebut.
Dengan demikian, tekanan terhadap Masinton kini bergeser dari kritik terhadap kinerja pemerintahan menjadi ancaman langkah politik melalui DPRD.
Namun, hingga kini pemakzulan masih sebatas wacana dan bergantung pada perkembangan penyerapan APBD serta langkah politik masing-masing partai. (Net)
Editor : Editor Satu