TAPTENG, METRODAILY — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran daerah dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga.
Pengawalan diarahkan pada tata kelola APBD dan penyaluran Dana Desa agar tepat guna sekaligus menekan potensi penyimpangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bersama Wakil Bupati Mahmud Efendi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga Agita Tri Moertjahjanto di ruang kerja Bupati, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga: Agnez Mo Pulang ke Indonesia, Siap Galang Dana untuk Korban Karhutla
Pertemuan yang dibalut agenda silaturahmi itu sekaligus membahas sejumlah persoalan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain tata kelola pemerintahan yang baik, pembahasan mencakup pengawasan anggaran daerah dan optimalisasi penyaluran Dana Desa.
Masinton mengatakan Pemkab Tapteng membutuhkan pendampingan hukum secara preventif untuk memastikan kebijakan dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Terima kasih dan selamat datang di Tapanuli Tengah. Kita berharap kolaborasi dan sinergi ini dapat terus diperkuat. Kami juga mohon dipandu dan dikawal dalam tata kelola anggaran agar tidak menimbulkan permasalahan,” ujar Masinton.
Ia menegaskan pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah juga berupaya memitigasi potensi persoalan sejak tahap awal.
“APBD kami terus dimonitoring. Tata kelola pemerintahan dan anggaran harus berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Dana Desa, harus tepat guna dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kajari Sibolga Agita Tri Moertjahjanto menyatakan Kejari siap memperkuat sinergi dengan Pemkab Tapteng, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi. Kami berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus dioptimalkan, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Agita.
