TAPTENG, METRODAILY – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasudungan Naik P. Samosir, membantah isu yang beredar di media sosial yang menyebut Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu belum menandatangani dokumen pengadaan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
Menurut Hasudungan, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Belum terealisasinya pengadaan lahan Huntap bukan disebabkan oleh lambannya proses administrasi di tingkat pemerintah kabupaten, melainkan karena lokasi yang diusulkan belum memenuhi persyaratan teknis untuk pembangunan.
"Klarifikasi ini kami sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait proses penyediaan lahan Huntap," ujar Hasudungan, Kamis (30/7).
Baca Juga: Manchester United Bangkit, Mbeumo Cetak Brace, Atletico Madrid Dipaksa Menyerah 2-1
Hasudungan menjelaskan, proses pencarian lahan Huntap bermula dari informasi Camat Badiri saat itu, Ahmad Saufi Pasaribu, yang menyampaikan adanya rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli lahan seluas sekitar satu hektare di Desa Lubuk Ampolu menggunakan APBD Provinsi Sumut.
Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Dinas Perkim Tapanuli Tengah langsung melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara.
Pada 1 Mei 2026, tim yang terdiri dari Kepala Dinas Perkim Sumut Rahmat Hidayat Siregar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut Basarin Yunus Tanjung, serta jajaran Dinas Perkim Provinsi dan Kabupaten melakukan survei lokasi pertama.
Lokasi Dinilai Tidak Layak
Hasil peninjauan menunjukkan lokasi pertama berada di kawasan berbukit dengan elevasi lebih dari 10 meter dari badan jalan kabupaten.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pembangunan karena membutuhkan pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) dalam skala besar yang memerlukan biaya tinggi.
Atas pertimbangan itu, tim kemudian mencari alternatif lokasi lain yang dinilai lebih memungkinkan.
