JAKARTA, METRODAILY – Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan momentum libur sekolah akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari validasi data penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga kualitas layanan di lapangan.
Baca Juga: Polres Siantar Gandeng USI, Teken MoU untuk Pendidikan, Riset, dan Kamtibmas
“Internal kami di BGN akan melakukan transformasi, mulai dari sumber daya manusia, tata kelola, hingga perbaikan data. Data sangat penting karena tidak mungkin membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Itu yang terus kami perbaiki,” kata Agustina usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, selama proses audit berlangsung, penyaluran MBG kepada peserta didik yang sedang menjalani masa libur sekolah akan dihentikan sementara.
“Kami akan stop semua. Kami akan audit semua dapur sehingga ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik dan lebih rapi,” ujarnya.
Baca Juga: Polres Simalungun Ungkap 43 Kasus 3C, 69 Tersangka Ditangkap dalam Enam Bulan
Insentif Pengelola SPPG Akan Dievaluasi
Selain melakukan audit dapur, BGN juga menyiapkan evaluasi terhadap skema insentif bagi pengelola SPPG yang selama ini dinilai belum mencerminkan beban kerja dan jumlah penerima manfaat secara proporsional.
Agustina mengungkapkan, saat ini seluruh pengelola SPPG menerima insentif yang sama sebesar Rp6 juta, tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Nanti setelah data penerima manfaat sudah fix, kami harapkan insentifnya tidak lagi sama rata Rp6 juta untuk semua,” katanya.
Ia menjelaskan, selama ini terdapat ketimpangan karena dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat menerima insentif yang sama dengan dapur yang hanya melayani 500 penerima manfaat.
Baca Juga: Marshanda Bongkar Trauma Pribadi Demi Peran Korban Kekerasan Seksual
“Penerima manfaatnya 1.500 orang insentifnya Rp6 juta, yang 500 orang juga Rp6 juta. Selama ini seperti itu,” ujarnya.
SPPG Berpotensi Digabung
BGN juga membuka peluang melakukan penataan ulang terhadap sejumlah dapur MBG berdasarkan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Menurut Agustina, dapur yang melayani penerima manfaat dalam jumlah kecil berpotensi digabung dengan dapur lain agar operasional lebih efisien.
“Kalau nanti kita sudah mengetahui jumlah riil penerima manfaat, dampaknya bisa pada penataan ulang. Bisa jadi ada SPPG yang digabung dengan SPPG lain karena jumlah penerima manfaatnya sedikit,” jelasnya.
Baca Juga: Kreator Merapat! Adobe Gratis 6 Bulan untuk Pelanggan Indosat, Peluang Monetisasi Dibuka Lebar
Ke depan, BGN tidak hanya menilai kinerja dapur berdasarkan jumlah makanan yang diproduksi. Lembaga tersebut juga akan menerapkan indikator komposit yang mencakup kualitas makanan, keamanan pangan, hingga standar ketahanan pangan.
“Model insentif akan kami evaluasi. Bukan sekadar menghasilkan output lalu diberikan insentif. Tetapi juga bagaimana kualitas makanan, standar keamanan pangan, dan ketahanan pangan itu terpenuhi,” kata Agustina.
Ia menambahkan, sistem penilaian baru akan dirancang agar pengelola SPPG terdorong meningkatkan kualitas layanan, bukan hanya mengejar kuantitas produksi.
Baca Juga: 357 Jemaah Haji Kloter 11 Debarkasi Medan Tiba di Tanah Ai
BGN berharap seluruh langkah evaluasi tersebut dapat memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Program ini harus tetap mencapai tujuannya, tetapi anggaran negara juga harus benar-benar sesuai sasaran. Jangan sampai ada kecenderungan pemborosan keuangan negara,” pungkasnya. (jp)
Editor : Editor Satu