Pelantikan 911 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Sumut beberapa waktu lalu, masih jadi bahasan publik. Gubernur Edy Rahmayadi bahkan telah pasang badan untuk kinerja tak becus anak buahnya.
Adalah Safruddin. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut ini tentu menjadi sosok yang paling disorot publik akibat 'kecelakaan' ini.
Tak hanya Safruddin, anak buahnya di jajaran BKD Sumut seperti Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Abdul Karim, juga patut dimintai pertanggungjawaban. Karim memegang kunci penting dalam insiden tak lazim ini. Apalagi ia diketahui merupakan orang lama yang berdinas di BKD.
Sebab bagaimana mungkin pegawai/pejabat yang telah meninggal dunia selama tiga tahun, luput dari pembaharuan data olehnya. Padahal setiap waktu atau katakanlah pertahun mata anggaran, ia tentu meminta organisasi perangkat daerah melalui masing-masing kepala tata usaha (KTU), untuk melakukan hal tersebut.
Database ini penting di mana akan bermuara pada sistem penggajian seorang aparatur sipil negara. Badan Keuangan dan Aset Daerah bakal memakai data dari BKD sebagai instrumen pembayaran gaji seluruh ASN Pemprovsu.
Kalaupun hanya silap perbarui data ASN yang telah pensiun beberapa bulan, ini tentu masih bisa ditolerir. Itu pun biasanya harus segera dilaporkan ke BKD melalui bidang yang dipimpin Abdul Karim sekarang.
Jika sudah menyangkut penggajian begitu pentingnya database kepegawaian ini, sudah tentu pula untuk kebutuhan lain sarat akan kepentingan. Terutama bagi ASN maupun pejabat yang telah non-job sekalipun, namun masih aktif berdinas, itu menjadi rujukan menyangkut semua hak dan kewajibannya.
Mungkin hal ini terdengar sepele, tapi setidaknya dapat membuka logika publik bahwa soal database kepegawaian ini ternyata amatlah urgen. Konon lagi untuk urusan pelantikan berjamaah dalam jumlah besar: 911 pejabat. Fantastis sekali efeknya!
Mengingat dan menimbang bahwa ini sudah masuk tahun politik, 'kecelakaan pelantikan' yang telah dilakukan Gubernur Edy Rahmayadi jangan sampai menjadi bahan bakar atau amunisi yang akan terus menerus digoreng oleh lawan-lawan politiknya.
Meski cuma gorengan, tergolong isu receh nan murah meriah, tapi efek dalam politik justru akan fatal buat menjungkalkan mantan jenderal bintang tiga itu jika ingin mau menjalani periode keduanya kelak.
Pasang badan atas ketidakbecusan kerja bawahannya itu juga ibarat bumerang untuk mantan ketua umum PSSI tersebut. Sehingga wajar saja berbagai pihak termasuk kalangan DPRD Sumut, lantang bersuara memintanya mencopot Safruddin. Apalagi cukup banyak stok eselon II senior yang bisa diandalkan di posisi strategis dimaksud. Edy pun sudah berkomentar ke publik, ke depan tak mau memakai skema seleksi terbuka melainkan metokrasi sesuai kebutuhan organisasi, serta diskresi yang melekat padanya sebagai kepala daerah.
Paling Amburadul
Sisi lain, informasi yang penulis himpun sejak meledaknya ke publik soal 'kecelakaan pelantikan' ini, sejarah akan mencatat bahwa di masa kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck) inilah urusan pengambilan sumpah pejabat paling amburadul.
Ditambah lagi baru-baru ini ketahuan bahwa ada salah satu pejabat eselon III yang dilantik dalam jumlah 911 tersebut, yang diketahui pula belum menerima surat keputusan (SK) jabatan barunya, malah posisinya diganti dengan pejabat lain. Sungguh miris sekali!
Ini pula yang tadi sempat disinggung di awal, bahwa tak bisa sepele dengan urusan database. BKD punya peran vital soal ini terlebih kepala BKD diberi amanah sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di bawah komando sekretaris daerah.
So, mau sampai kapan seorang Edy Rahmayadi menerapkan 'sistem kemiliteran' dalam memimpin organisasi besar seperti Pemprov Sumut? Mau sampai kapan Edy Rahmayadi terus di-bully publik padahal sebenarnya yang tak becus kerja adalah bawahannya?
Di sistem pemerintahan, seorang pejabat atau ASN sangat terbiasa dengan yang namanya mutasi. Sama seperti di militer. Tetapi jika sampai si ASN/pejabat itu tak becus kerja, ganjaran berupa pencopotan atau non-job tentu sangat pantas diperolehnya. Penghargaan dan hukuman harus berbanding lurus dengan kinerja seluruh aparatur. Terlebih dalam agenda pelantikan efek aturan likuiditas OPD, diketahui bahwa banyak sekali pejabat Pemprovsu yang saat ini non-job karenanya.
Edy Rahmayadi pun tak boleh lupa dengan insiden-insiden semacam ini pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Tak terkecuali akibat 'kenakalan' anak buah justru membawa malapetaka bagi pimpinannya. Walaupun muaranya beberapa Gubsu tersandung kasus korupsi oleh KPK. Tapi lihat faktanya apakah ada ASN/pejabat yang ditahan efek dari kasus itu? Amatan penulis, mereka hanya menyandang status saksi yang setelah itu masih dapat jabatan, fasilitas gaji, mobil dinas, dan fasilitas pendukung lainnya dari negara.
Jangan sampailah dari hal yang sepele ini, ibarat cuma goreng-gorengan, masa kepemimpinan Edy-Ijeck ikut tercoreng amburadul selama memimpin provinsi sebesar Sumut. Mengingat sangat besar sekali mimpi keduanya untuk memajukan kampung halaman dan masyarakatnya, meski belum ada gamblang terlihat memasuki akhir masa jabatan mereka mahakarya pembangunan yang dihasilkan.
Safruddin sendiri mengaku lalai. Namun sebagai pimpinan, Gubernur Edy Rahmayadi tidak bisa percaya begitu saja. Ia perlu mencari tau akar masalahnya. Sebab publik pesimis ratusan pejabat yang bakal dilantik lagi dalam waktu dekat, bisa berjalan mulus. Masalah database ini harus clear dan clean segera. Itu pun jika Edy Rahmayadi ingin benar-benar mewujudkan 'Sumut Bermartabat' dalam bidang birokrasi. Reformasi birokrasi perlu segera ia lakukan jika sudah menemui akar masalah ini. Setelah itu, ia tentu sudah tau harus bertindak bagaimana. Meski sudah injury time.
Begitupun penulis mau mengingatkan, dengan tindakan tegas terukur dalam memberi reward dan punishment ini, Edy Rahmayadi di periode keduanya (jika terpilih lagi), akan lebih fleksibel untuk memimpin dan memilih sumber daya manusia di Pemprovsu. Tetapi jika gagal membenahinya, usai 5 September 2023 nanti, 'gorengan' pelantikan 911 pejabat tersebut justru menjadi salah satu amunisi mematikan untuk menenggelamkannya. (Jurnalis Harian Metro Siantar). Editor : Prans Metro