Transaksi Kripto Lintas Negara Makin Rawan, OJK dan UNODC Perkuat Kerja Sama

YOGYAKARTA, METRODAILY – Kejahatan yang memanfaatkan aset kripto semakin sulit ditangani karena transaksi dapat melintasi batas negara, sementara aturan dan kemampuan pengawasan setiap negara belum seragam.
Menghadapi ancaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, memperkuat kerja sama regional dan internasional.
Komitmen itu mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang digelar di Yogyakarta, 18–20 November 2026.
Pertemuan ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari sejumlah negara.
Forum dibuka Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, Rabu (18/11).
Adi mengatakan, perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK), membuka peluang baru bagi industri keuangan.
Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi.
Karena itu, menurut dia, penanganan kejahatan keuangan digital tidak bisa hanya mengandalkan kerja sama dalam negeri.
“Perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Dia menilai, pesatnya pertumbuhan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan menjadi tantangan serius.



