Sejatinya, kata Bima, pemerintah menginginkan aparatur sipil negara (ASN) berkualitas tinggi sehingga pelayanan publik menjadi bagus. Karena itu dibutuhkan ASN yang mumpuni. Artinya memiliki kompetensi sesuai jabatan yang dilamar.
"Nah, itu ada pada pelamar lulusan S1, D4 atau D3. Kalau SMA tidak belajar sama sekali tentang itu," kata Bima dalam podcast, Rabu (23/6).
Melihat hal itulah, lanjut Bima, pemerintah akhirnya mulai mengurangi perekrutan lulusan SMA ke bawah. Namun, formasinya tetap ada walaupun sangat sedikit.
Dia mencontohkan penjaga lembaga pemasyarakatan (lapas) tetap direkrut dari lulusan SMA.
Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang merekrut lulusan SMA, punya sekolah kedinasan untuk calon penjaga lapas.
"Jadi lulusan SMA akan lebih ditarik masuk sekolah kedinasan. Namun ketika masuk sekolah kedinasan, mereka sudah tes CPNS sehingga statusnya CPNS juga," terangnya.
Dia menambahkan, pemerintah mengarahkan lulusan SMA masuk CPNS lewat jalur sekolah kedinasan agar kualitas birokrasi makin baik. Saat di sekolah kedinasan itu mereka akan dilatih menjadi CPNS yang mumpuni.
Pendaftaran CPNS 2021
BKN tak akan menunggu pemda yang lelet dalam menyiapkan formasi penerimaan CPNS 2021 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, saat ini sudah ada 520 instansi pusat dan daerah yang menyerahkan formasi PPPK dan CPNS 2021. Namun, ada sembilan pemda yang belum siap.
Di sisi lain, BKN sudah berencana membuka pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK pada 30 Juni mendatang.
"Kami harus konsisten, kalau instansinya sudah siap kenapa tidak duluan saja, karena sebetulnya serentak atau tidak serentak masing-masing punya konsekuensi," kata Bima.
Dia menambahkan kalau pendaftaran itu harus menunggu semua instansi siap, bisa jadi belum tentu pelaksanaan pendaftaran dan seleksi CPNS 2021 bisa dilaksanakan sesuai tahun anggaran.
Namun jika pendaftaran itu tidak dilaksanakan serentak, pasti akan ada instansi yang ketinggalan. Bima mencontohkan dua daerah yang berdekatan, antara lain, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, atau Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
Menurut Bima, calon pendaftar tentu akan memilih daerah yang lebih cepat membuka seleksi.
"Akibatnya, daerah yang tertinggal itu akan kehilangan peserta," ujarnya.
Pejabat yang punya panggilan akrab Bugi itu mengatakan daerah yang terlambat membuka pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK akan kehilangan banyak pendaftar. Akibatnya, katanya, formasi yang sudah disiapkan akan kosong.
"Ini merepotkan. Kami sudah sampaikan ke teman-teman di KemenPAN-RB, kita (pemerintah) harus konsisten," tegasnya. (esy/jpnn) Editor : Metro Daily