
JAKARTA, METRODAILY – Mulai 2025, tenaga honorer atau pegawai non-ASN di instansi pemerintah resmi dihapus. Sebagai gantinya, pemerintah membuka peluang seleksi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mewajibkan instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024.
"Kami sudah memberikan peluang besar bagi tenaga non-ASN, bahkan dalam kebijakan seleksi PPPK tahap satu dan dua," ujar Aba Subagja, Rabu (29/1).
Baca Juga: Dikawal Polisi, 2 Vihara di Simalungun Gelar Ibadah Imlek"Sepanjang mereka ada dalam database BKN, mereka akan mendapatkan prioritas untuk menjadi PPPK atau PPPK Paruh Waktu," tambah Aba.
Meskipun berstatus paruh waktu, tenaga PPPK masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi penuh waktu. Hal ini bergantung pada evaluasi kinerja, pemenuhan syarat administrasi, dan ketersediaan anggaran.
"PPPK Paruh Waktu adalah masa transisi. Jika kinerjanya bagus, mereka bisa diangkat menjadi PPPK penuh dan mendapatkan Nomor Induk PPPK," jelas Aba.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa tenaga honorer tetap mendapat kesempatan bekerja di instansi pemerintahan, meski dalam skema yang berbeda. (net)



