SAMOSIR, METRODAILY- Membandel, dengan tidak menjalankan imbauan yang telah disampaikan, membuat Pemkab Samosir mengambil langkah tegas terhadap dua unit usaha di Kabupaten Samosir.
Kali ini, langkah tegas yang ditempuh Pemkab Samosir berupa penertiban, dengan menghentikan operasional dua unit usaha yang beroperasi tanpa memenuhi syarat perizinan.
Penertiban dilakukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir, Rabu (11/11/2026).
Kedua bangunan usaha tersebut sebelumnya telah mendapat imbauan untuk menghentikan operasional hingga proses perizinan diselesaikan.
Namun, saat dilakukan pemeriksaan ulang, tim masih menemukan aktivitas usaha yang berlangsung meskipun persyaratan perizinan belum dipenuhi.
Penertiban itu dihadiri Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kepala Satpol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.
Dalam kegiatan tersebut, tim kembali memasang stiker penghentian operasional pada bangunan usaha sebagai peringatan sekaligus penegasan kewajiban memenuhi ketentuan perizinan sebelum menjalankan kegiatan usaha.
Tim juga mengingatkan pemilik bangunan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker secara sepihak. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan dan berpotensi ditindak lebih lanjut, termasuk penutupan usaha secara permanen.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, mengatakan pemasangan ulang stiker merupakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.
"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.
Ia meminta pemilik bangunan menghormati keputusan tersebut dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional. Jika pelanggaran kembali terjadi, Satpol PP akan melaporkannya kepada pihak berwajib.
"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya. (net)
Editor : Leo Sihotang