MEDAN, METRODAILY- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-Karo.
Fitri merupakan terdakwa dalam perkara korupsi bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Alam Banjir Bandang Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Samosir, Juna Karo-karo, mengatakan pengajuan banding dilakukan karena terdapat perbedaan pasal yang diputus majelis hakim dengan pasal dalam tuntutan JPU.
Atas putusan PN Medan, kita mengajukan upaya hukum banding karena pasal yang diputus hakim berbeda dengan tuntutan JPU, kata Juna, kepada Waspada Online, Selasa (10/11).
Selain itu, Juna mengatakan JPU menilai hukuman satu tahun penjara yang dijatuhkan kepada Fitri perlu dipertimbangkan kembali melalui upaya hukum banding demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Kemudian, putusan satu tahun itu, JPU menganggap perlu upaya banding untuk keadilan masyarakat, ujarnya.
Melalui upaya hukum tersebut, pihaknya berharap majelis hakim di tingkat banding dapat kembali mencermati seluruh fakta persidangan serta mempertimbangkan tuntutan yang telah diajukan JPU.
Harapan kita, hakim bisa melihat lagi fakta-fakta yang diberikan dan tuntutan JPU bisa dikabulkan hakim, ucapnya.
Sebelumnya, majelis hakim PN Medan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan kepada Fitri dalam sidang, Kamis (5/11).
Hakim menyatakan Fitri terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Selain pidana pokok, Fitri juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp60 juta. Apabila tidak dibayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
