Bobby Nasution Usulkan 4 Skema Satukan Ekonomi 10 Provinsi Sumatera

Editor Satu • Dipublikasikan Rabu, 9 September 2026 | 17:45 WIB
Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian serta gubernur dan wakil gubernur se-Sumatera mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera dalam rangkaian IMT-GT di Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Rabu (9/9/2026). (Diskominfo Sumut/YT Hariono)
Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian serta gubernur dan wakil gubernur se-Sumatera mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera dalam rangkaian IMT-GT di Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Rabu (9/9/2026). (Diskominfo Sumut/YT Hariono)

MEDAN, METRODAILY — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Skema itu mencakup integrasi industri, konektivitas logistik, pembiayaan proyek lintas provinsi, hingga penguatan ketahanan pangan.

Usulan tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).

Bobby mengatakan, Sumatera sudah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. Tantangannya kini bukan lagi mencari potensi baru, melainkan menghubungkan potensi antarwilayah agar menjadi kekuatan ekonomi bersama.

“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” kata Bobby.

Empat Skema Bobby

Skema pertama yang ditawarkan adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan, dari wilayah basis produksi menuju basis industri.

Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumut. Saat ini, komoditas tersebut disebut telah menghasilkan sekitar 120 produk turunan. Namun, menurut dia, peluang hilirisasi masih terbuka luas jika dikembangkan secara terintegrasi di seluruh Sumatera.

Skema kedua adalah pengembangan kawasan terintegrasi antarprovinsi, terutama pada sektor logistik.

Bobby menyebut biaya logistik berkontribusi sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera. Karena itu, ia mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan komoditas yang memiliki karakteristik serupa, seperti Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat.

Konektivitas tersebut diharapkan memungkinkan hasil bumi dari wilayah-wilayah tersebut dikonsolidasikan sebelum diekspor melalui jalur logistik internasional yang lebih efisien.

Menurut Bobby, posisi Sumatera memungkinkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia dimanfaatkan untuk membidik pasar Tiongkok dan India.

Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu (on-time). Bobby menilai kerja sama antardaerah selama ini masih kerap berhenti pada tahap wacana.

Sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera, yang konsepnya disebut serupa dengan Danantara di tingkat nasional.

Bobby juga mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.

Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga atau buffer stock pangan di Pulau Nias. Gudang tersebut terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut.

“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.

Kontribusi Sumatera Besar

Bobby memaparkan sejumlah data yang menjadi dasar usulan integrasi ekonomi tersebut.

Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatera berkontribusi 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp1.361 triliun.

Pada semester I 2026, kontribusi ekonomi Sumatera meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.

Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang 21,9 persen dari total penduduk Indonesia.

Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatera menyumbang lebih dari 40 persen produksi nasional. Karet berkontribusi sekitar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen.

Kelapa dan tebu masing-masing berkontribusi di atas 30 persen terhadap produksi nasional. Adapun kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing menyumbang lebih dari 20 persen.

Meski memiliki basis produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi PDRB Sumatera sebesar 22,08 persen masih dapat ditingkatkan.

Menurut dia, perekonomian Sumatera saat ini masih banyak bertumpu pada produksi bahan mentah. Pergeseran menuju basis industri dan pengolahan masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan.

Karena itu, empat skema tersebut ditawarkan sebagai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan bersama oleh seluruh provinsi di Sumatera.

Al Haris Dukung Gagasan Bobby

Gubernur Jambi Al Haris mendukung gagasan tersebut. Ia berharap kerja sama antardaerah tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi terus berlanjut untuk mendorong pemerataan pembangunan di Sumatera.

Ia juga menyatakan sepakat dengan usulan Gubernur Bobby Nasution.

“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini,” kata Al Haris.

Rapat tersebut turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor. (H17/DIS)

Editor : Editor Satu
Forum Sumatera 10 Gubernur Bobby Nasution