BPJS Ketenagakerjaan Bersama Pemkab Labuhanbatu Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi
LABUHANBATU, METRODAILY - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Labuhanbatu Rantauprapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melakukan monitoring kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada proyek jasa konstruksi tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Senin (9/11/2026), tersebut dihadiri Asisten III Kabupaten Labuhanbatu, Zaid Harahap, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Labuhanbatu, Sunardi, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.
Monitoring ini dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan proyek jasa konstruksi, baik pekerjaan fisik maupun supervisi, guna memastikan seluruh tenaga kerja yang terlibat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Ada Penyesuaian Status Berdasarkan DTSEN, BPJS Dorong Peserta PBI Rutin Cek Status Keaktifan
Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemkab Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja sektor konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja cukup tinggi.
Dalam kesempatan itu, Asisten III Kabupaten Labuhanbatu, Zaid Harahap, memaparkan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, khususnya mereka yang terlibat dalam proyek konstruksi.
Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat perlindungan bagi pekerja dengan besaran iuran yang relatif terjangkau. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek diharapkan memiliki kesadaran untuk memastikan tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Labuhanbatu.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Labuhanbatu, Sunardi, menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada proyek jasa konstruksi harus dipastikan sejak awal pekerjaan dimulai.
Dengan demikian, apabila terjadi risiko kecelakaan kerja selama proses pengerjaan proyek, para pekerja dapat memperoleh perlindungan sesuai program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti.
Sunardi juga menegaskan pentingnya memberikan pemahaman kepada para pemenang tender proyek mengenai kewajiban perlindungan tenaga kerja. Dalam hal ini, dukungan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada masing-masing OPD sangat diperlukan, baik untuk proyek pekerjaan fisik maupun supervisi.
