TAPUT, METRODAILY – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat proses pemulihan di Kabupaten Tapanuli Utara.
Penyediaan hunian tetap (huntap), pembangunan jaringan listrik, peningkatan hunian sementara (huntara) menjadi huntap, serta relokasi sekolah dari kawasan rawan bencana menjadi agenda prioritas yang kini dikawal pemerintah.
Hasil pemantauan Satgas PRR pada Kamis (30/7) menunjukkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi mulai menunjukkan kemajuan, meski sejumlah pekerjaan strategis masih membutuhkan percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga: OPD Tapteng Tolak Pengawasan DPRD, Madayansyah: Mengapa Takut?
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Sumatera Utara Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, mengatakan pemerintah daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.
"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama OPD terkait agar terus memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian/lembaga dalam percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta segera menyampaikan setiap kendala kepada Satgas PRR Pusat untuk mendapatkan tindak lanjut," ujarnya, Jumat (31/7).
Satgas mencatat pemulihan sektor sosial telah berjalan. Hingga saat ini, 435 kepala keluarga atau 1.601 jiwa telah menerima bantuan jaminan hidup.
Baca Juga: Balige Writers Festival Masuk Agenda Sastra Nasional, Pendiri Minta Dukungan
Selain itu, 365 keluarga juga telah memperoleh bantuan isi hunian dan bantuan stimulan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali mengusulkan 37 keluarga tambahan sebagai penerima bantuan stimulan ekonomi.
Huntap Tzu Chi Rampung, Desa Pagar Lampung Terkendala Listrik
Kemajuan signifikan terlihat pada pembangunan 103 unit hunian tetap komunal di Desa Dolok Nauli yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi.
Seluruh calon penghuni telah ditetapkan melalui surat keputusan dan menerima bantuan perabot rumah tangga. Sementara pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas telah mencapai sekitar 90 persen, sedangkan pembangunan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih berlangsung dengan progres sekitar 20 persen.
Baca Juga: Bupati Tapteng Disebut Belum Teken Lahan Huntap, Kadis Perkim Membantah
Namun, pembangunan 20 unit huntap di Desa Pagar Lampung belum dapat dimulai karena lokasi belum terjangkau jaringan listrik.
Satgas PRR akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) agar penyediaan jaringan listrik segera direalisasikan sehingga pembangunan hunian dapat dimulai.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mengusulkan agar kawasan hunian sementara di Desa Sibalanga ditingkatkan statusnya menjadi hunian tetap.
Usulan tersebut membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain sistem drainase, saluran air, sumur bor, dan dinding penahan tanah.
Baca Juga: Manchester United Bangkit, Mbeumo Cetak Brace, Atletico Madrid Dipaksa Menyerah 2-1
Satgas PRR menyatakan akan mengawal koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut.
Sekolah Direlokasi dari Kawasan Rawan
Perlindungan terhadap peserta didik juga menjadi perhatian utama pemerintah.
SD Negeri 173153 Sibalanga yang berada di kawasan rawan bencana akan direlokasi ke lahan berukuran 40 x 60 meter di sekitar kawasan hunian sementara.
Satgas PRR akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar proses relokasi dapat segera dilaksanakan.
Sementara itu, Jembatan Sitakka yang dibangun TNI Angkatan Darat kini telah beroperasi penuh sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.
Baca Juga: Pemprov Pastikan Seluruh Kabupaten/Kota di Sumut Mampu Bayar Gaji ASN
Renovasi SD Negeri 173156 Lobupining juga telah selesai sehingga kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung. Mengingat posisi bangunan sekolah berada di dekat jurang, pemerintah daerah berencana membangun turap pengaman menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian seluruh hambatan yang masih dihadapi di lapangan.
Koordinasi akan difokuskan kepada PLN untuk penyediaan jaringan listrik, BNPB untuk pemenuhan infrastruktur dasar kawasan hunian, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam percepatan relokasi sekolah.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana di Tapanuli Utara sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh hunian yang layak, lingkungan yang lebih aman, serta layanan pendidikan yang memadai. (dtc)
Editor : Editor Satu