ASAHAN, METRODAILY – Persoalan persampahan menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan dengan agenda penyampaian pandangan umum dan pandangan fraksi yang digelar di Ruang Rapat Rambate Rata Raya DPRD Asahan, Senin (8/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk segera mengoptimalkan pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi persampahan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Asahan, Rury Chintya Angelia Pardede, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh hanya menjadi wacana, tetapi harus ditindaklanjuti dengan program nyata dan penegakan regulasi yang konsisten.
Baca Juga: MA Ringankan Vonis Mantan Kadis Kominfo Taput, Korupsi ISP Rp2,8 Miliar Hanya 3 Tahun Penjara
Menurutnya, Pemkab Asahan perlu memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah berjalan efektif di lapangan.
“Permasalahan sampah ini tidak cukup hanya dibahas sebatas wacana. Pemkab Asahan harus segera menghadirkan program yang konkret sekaligus memastikan perda yang sudah ada dijalankan secara maksimal,” ujarnya.
Rury juga menyoroti potensi peningkatan PAD melalui sektor retribusi sampah yang dinilai masih dapat dioptimalkan.
Ia menyarankan sejumlah langkah strategis, mulai dari validasi data objek retribusi, digitalisasi pembayaran, integrasi sistem penagihan, penerapan sanksi yang tegas, hingga peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Baca Juga: Anggi Marito Ungkap Hidupnya Berubah Total Setelah Jadi Ibu
“Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan target, perlu dilakukan validasi data objek retribusi, digitalisasi pembayaran, integrasi penagihan, peningkatan sanksi tegas, dan optimalisasi edukasi publik,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Asahan, Rita Marissa Siregar.
Ia menilai validasi ulang data wajib retribusi menjadi langkah penting agar penerimaan daerah dari sektor persampahan dapat meningkat secara signifikan.
Selain itu, Rita mendorong penerapan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi.
Baca Juga: Florentino Perez Kembali Pimpin Real Madrid dan Siap Umumkan Mourinho
“Kami berharap Pemkab Asahan melalui instansi terkait melakukan pendataan ulang wajib retribusi dan menerapkan digitalisasi pembayaran agar proses penyetoran lebih transparan, akurat, serta langsung masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Menurut Rita, digitalisasi pembayaran juga dapat meminimalisasi potensi kebocoran PAD yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak.
Tak hanya soal retribusi, Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dengan memperbaiki fasilitas pendukung, mulai dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Penuh Waktu, Ini Syaratnya
“Selain itu, Pemkab Asahan melalui instansi terkait diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan serta memperbaiki fasilitas mulai dari tempat pembuangan sementara hingga tempat pembuangan akhir,” katanya.
Masukan dari sejumlah fraksi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius bagi Pemkab Asahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah sekaligus mendongkrak kontribusi sektor persampahan terhadap pendapatan daerah. (ded)
Editor : Editor Satu