TAPTENG, METRODAILY — Puluhan warga mendatangi Kantor Lurah Sibuluan Nauli di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk memprotes daftar penerima bantuan Jaminan Hidup yang dinilai tidak tepat sasaran.
Aksi protes tersebut dipicu oleh munculnya daftar penerima bantuan yang dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di tengah masyarakat.
Warga menilai banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
Lurah Sibuluan Nauli Pernando Hutabarat menjelaskan pihak kelurahan sebelumnya telah mengusulkan data warga penerima bantuan kepada pihak kecamatan.
“Semua data sudah kami serahkan ke kecamatan, jumlahnya sekitar 590 warga. Namun data penerima yang tertera saat ini tidak sesuai dengan data yang kami serahkan,” ujar Pernando di hadapan warga.
Dari data yang beredar, jumlah penerima bantuan hanya tercatat sebanyak 34 orang, jauh berbeda dengan jumlah warga yang diusulkan oleh pihak kelurahan.
Perbedaan yang cukup besar tersebut memicu kekecewaan warga yang mempertanyakan transparansi dan mekanisme penetapan penerima bantuan.
Ditemukan Nama dari Wilayah Lain
Warga juga menemukan kejanggalan lain dalam daftar penerima bantuan tersebut.
Dari 34 nama penerima, terdapat empat orang yang bukan berasal dari Kelurahan Sibuluan Nauli, melainkan dari wilayah Sibuluan Raya.
Temuan ini semakin memperkuat kecurigaan warga bahwa proses penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara terbuka dan akurat.
Selain itu, warga juga menyoroti adanya keluarga Kepala Lingkungan (Kepling) 1 yang tercatat sebagai penerima bantuan, padahal pasangan tersebut diketahui berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Salah seorang warga, Uta Marisa, mengaku kecewa dengan proses penetapan penerima bantuan tersebut.
“Masih banyak warga yang benar-benar susah, tapi justru tidak dapat bantuan. Sementara keluarga yang sudah jelas memiliki pekerjaan tetap malah menjadi penerima,” ujarnya.
Warga Singgung Slogan “Tapteng Naik Kelas”
Kekecewaan warga juga dikaitkan dengan slogan pembangunan daerah “Tapteng Naik Kelas” yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.
Menurut warga, kondisi di lapangan tidak sejalan dengan narasi pembangunan yang sering disampaikan pemerintah daerah.
“Kalau seperti ini caranya, apakah ini yang dinamakan Tapteng Naik Kelas,” ujar warga.
Warga menilai pemerintah daerah lebih banyak membangun citra melalui pemberitaan dibandingkan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata.
Mereka juga mengaku masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Di berita disebut bupati gerak cepat membantu masyarakat, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Banyak warga menjerit meminta bantuan,” kata warga lainnya.
Warga Minta Data Bantuan Dievaluasi
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan Jaminan Hidup tersebut.
Menurut mereka, bantuan sosial seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar tidak menimbulkan polemik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. (Ts)
Editor : Editor Satu