TOBA, METRODAILY – Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) memastikan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan menyusul pencabutan izin usaha oleh pemerintah.
Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan pada 23–24 April 2026, dengan rencana eksekusi PHK mulai 12 Mei 2026.
Direksi perseroan dalam keterbukaan informasi menyebutkan, langkah ini diambil sebagai konsekuensi langsung dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berdampak pada penghentian operasional utama perusahaan.
Baca Juga: Tudingan Mengarah ke Presiden Prabowo, Fraksi Gerindra Tapteng Berang Soal Bantuan Bencana
“Pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan,” demikian keterangan manajemen, dikutip Minggu (26/4).
Pencabutan izin tersebut merujuk pada keputusan Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026. Salinan keputusan diterima perusahaan pada 10 Februari 2026.
Izin PBPH yang dicabut merupakan kelanjutan dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah dimiliki perusahaan sejak 1993 dan mengalami beberapa perubahan hingga terakhir pada 2020.
Baca Juga: Pemekaran Provinsi Tapanuli Tinggal Tunggu Restu Presiden, PPPT Klaim Syarat Sudah Lengkap
Pemerintah juga menghentikan seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di dalam areal konsesi perusahaan. PT Toba Pulp Lestari Tbk tercatat sebagai satu dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut pada Januari 2026.
Pencabutan izin ini diduga berkaitan dengan kontribusi sejumlah perusahaan terhadap memburuknya dampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera pada akhir tahun lalu.
Selain menghentikan operasional, perusahaan diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemerintah pusat dan daerah, serta melakukan penyesuaian pengelolaan aset sesuai regulasi yang berlaku.
Saat ini, manajemen menyatakan fokus pada pemenuhan kewajiban finansial dan administratif, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak hukum, operasional, dan keuangan.
