TANJUNGBALAI, METRODAILY– Pemko Tanjungbalai tancap gas memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja. Seluruh lurah dan kepala lingkungan (kepling) dari Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara dikumpulkan dalam satu forum khusus untuk mengikuti sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungbalai ini menjadi langkah serius pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal yang selama ini rentan tanpa perlindungan.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Tanjungbalai Agus Salim Lubis, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Aulia Ikram Pulungan, serta seluruh lurah dan kepala lingkungan dari dua kecamatan.
Baca Juga: Universitas Royal Kisaran dan BPJS Ketenagakerjaan Kerjasama Lindungi Mahasiswa Magang, PKL dan KKL
Agus Salim menegaskan bahwa peran perangkat wilayah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Tanjungbalai. Menurutnya, lurah dan kepling adalah ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat.
“Literasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan harus sampai ke warga. Peran camat, lurah, dan kepala lingkungan sangat strategis untuk menyampaikan informasi ini langsung ke pekerja di lingkungannya,” tegas Agus.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja di daerah.
Tak hanya teori, peserta juga mendapat pemaparan rinci terkait manfaat program bagi pekerja sektor Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal, seperti pedagang, nelayan, tukang, ojek, hingga pelaku UMKM. Kelompok ini dinilai paling membutuhkan jaminan perlindungan risiko kerja, kecelakaan, hingga kematian.
Selain itu, diperkenalkan pula peran PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), mitra resmi BPJS Ketenagakerjaan yang membantu proses pendaftaran, pembayaran iuran, hingga pengurusan klaim. Kehadiran PERISAI diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan tanpa ribet.
Kegiatan ini diwakilkan oleh Martin Cipto Hutajulu selaku Account Representative Khusus di Kantor Cabang Kisaran sebagai pemateri yang menyampaikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Suasana diskusi berlangsung aktif.
Para lurah dan kepling menyampaikan berbagai pertanyaan serta kendala di lapangan, mulai dari minimnya pemahaman warga hingga tantangan pendataan pekerja informal. Seluruh masukan dibahas dalam sesi tanya jawab ini termasuk besaran iuran dan manfaat yang didapat saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Melalui sosialisasi ini, Pemko Tanjungbalai berharap tidak ada lagi pekerja yang terabaikan dari perlindungan jaminan sosial. Pemerintah menargetkan semakin banyak warga terlindungi sehingga risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja atau musibah bisa diminimalkan,” tambah Agus Salim Lubis.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Aziz Muslim, menilai keterlibatan aparatur wilayah menjadi strategi paling efektif untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial. Menurutnya, lurah dan kepala lingkungan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga pesan terkait pentingnya BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah diterima.
“Perangkat kelurahan adalah garda terdepan. Mereka yang paling tahu kondisi warganya, siapa yang bekerja sebagai pedagang, nelayan, buruh harian, atau pelaku UMKM. Jika semua terdata dan diedukasi, maka perlindungan bisa tepat sasaran,” ujar Aziz.
Aziz menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program iuran, melainkan bentuk perlindungan masa depan keluarga pekerja. Ia mencontohkan manfaat santunan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga beasiswa anak peserta yang dinilai sangat membantu saat risiko tak terduga terjadi.
“Kami berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar tidak ada lagi pekerja di Tanjungbalai yang bekerja tanpa jaminan sosial,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemko Tanjungbalai berharap tidak ada lagi pekerja yang terabaikan dari perlindungan jaminan sosial. Pemerintah menargetkan semakin banyak warga terlindungi sehingga risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja atau musibah bisa diminimalkan.
Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata menghadirkan rasa aman bagi pekerja sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai secara menyeluruh. (rel/esa)