Musda KNPI Padangsidimpuan Memanas , Karim Pohan Sebut Ada Standar Ganda Organisasi
SIDIMPUAN, METRODAILY - Dinamika pemilihan Ketua KNPI Padangsidimpuan jelang Musyawarah Daerah semakin memanas. Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kota Padangsidimpuan melalui mekanisme karateker menuai polemik dan kritik keras dari sejumlah kader organisasi kepemudaan.
Musda tersebut dinilai sarat kejanggalan, tidak transparan, serta berpotensi melanggar prosedur organisasi.
Pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan periode 2026-2029 diketahui resmi ditutup pada Rabu, 6 Mei 2026 pukul 24.00 WIB. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan surat karateker yang disebut diterbitkan DPD I KNPI Sumatera Utara tertanggal 29 April 2026.
Namun, keputusan karateker itu dipersoalkan lantaran dinilai dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang jelas dan tanpa pemberitahuan resmi kepada kepengurusan definitif DPD KNPI Padangsidimpuan.
Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan, Karim Pohan, menegaskan dirinya tidak pernah menerima surat resmi terkait penunjukan karateker terhadap kepemimpinannya. Ia menilai langkah tersebut telah mencederai marwah organisasi serta nilai demokrasi di tubuh KNPI.
"Saya tidak pernah menerima surat pemberitahuan maupun keputusan resmi terkait karateker. Tiba-tiba Musda dibuka dan pendaftaran calon ketua ditutup. Ini terkesan dipaksakan dan tidak menghargai mekanisme organisasi, tegas Karim Pohan.
Baca Juga: Sekretaris KNPI Simalungun Minta Bupati Pecat 24 PPPK, Kembalikan Gaji dan Laporkan ke Penegak Hukum
Karim juga mengungkapkan, sebelumnya dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua KNPI Daerah I Sumatera Utara terkait agenda Musda yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026. Namun, dalam komunikasi tersebut tidak pernah disampaikan adanya rencana karateker terhadap kepengurusan DPD KNPI Padangsidimpuan.
Karim mempertanyakan legalitas peserta Musda apabila forum tersebut tetap dilaksanakan melalui karateker. Menurutnya, jika kepemimpinannya benar-benar dinonaktifkan melalui karateker, maka seluruh produk organisasi yang lahir pada masa kepengurusannya, termasuk Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), otomatis tidak dapat dijadikan dasar keikutsertaan dalam Musda.
"Kalau kepengurusan saya dianggap sudah tidak sah karena karateker, maka seluruh produk organisasi di masa kepemimpinan saya, termasuk DPK KNPI kecamatan, juga seharusnya tidak sah digunakan dalam Musda itu. Jangan ada standar ganda dalam menjalankan aturan organisasi," katanya.
