HUMBAHAS, METRODAILY — Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Junita, membantah keras pernyataan Plt Inspektorat Lukman Pasaribu dan Kabag Umum Setdakab Humbahas Hemat Sitanggang yang menyebut dirinya pernah meminta mantan Kabag Umum Sukur Marbun untuk mengurus pembelian mobil dinas jenis Fortuner.
Dalam klarifikasinya di ruang kerja Wakil Bupati, Kamis (20/11), Junita menegaskan bahwa perbincangan soal mobil dinas tidak pernah terjadi dalam konteks resmi maupun administratif.
“Saya tidak pernah sodorkan ke Sukur soal mobil dinas. Kami hanya ngobrol santai seperti di warung kopi, bukan secara administrasi,” ujarnya.
Baca Juga: Sejumlah Jalan Tertimbun Material Longsor, BPBD Tapteng Turunkan Alat Berat
Junita menjelaskan bahwa Sukur datang ke ruang kerjanya semata membahas fasilitas rumah dinas seperti tempat tidur dan televisi—dua item yang menurutnya sangat dibutuhkan.
Ia juga mengaku membeli barang tersebut dengan uang pribadi karena anggaran fasilitas yang semestinya ditampung dalam APBD belum pernah ia rasakan.
“Saya beli tempat tidur dan TV sejak Maret, tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Ya sudah, itu risiko saya,” katanya.
Junita bahkan menegaskan bahwa justru Sukur yang pernah menawarkan wacana pengadaan mobil dinas.
Baca Juga: 3 Mahasiswa Hampir Terseret Arus Deras Sungai Lubuk Nabolon di Tapteng
“Narasinya seolah-olah saya yang minta. Padahal Sukur yang bilang: ‘Kalau kita ajukan mobil dinas, ibu mau apa?’ Lalu dia sebut Fortuner. Saya cuma jawab, ‘Ya boleh’. Itu pun bukan permintaan,” tegasnya.
Bantah Tudingan Kabag UmumTerkait pernyataan Kabag Umum Hemat Sitanggang yang mengaku pernah menanyakan pengadaan mobil dinas kepada dirinya, Junita kembali membantah.
“Kapan dia datang? Siapa yang dia jumpai? Yang saya panggil itu urusan water (fasilitas rumah dinas), bukan mobil dinas,” katanya.
Kritik ke Plt BPKPAD: ‘Dia Bukan Atasan Saya’Junita juga merespons pernyataan Plt Kepala BPKPAD Resva Panjaitan yang menyebut TAPD tidak wajib mengonfirmasi pengadaan mobil dinas kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Baca Juga: Pemkab Padanglawas Profiling 200 ASN, Begini Target Besarnya
“Jangan gitu omongannya. Emang dia atasan saya? Saya Wakil Bupati, dipilih masyarakat. Enak saja masukkan anggaran tanpa sepengetahuan saya,” tegasnya.
Sebelumnya, Junita melakukan konferensi pers di depan Gedung DPRD Humbahas setelah melayangkan surat penolakan terhadap pengadaan mobil dinas tahun anggaran 2026.
Junita menilai anggaran tersebut jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk pembangunan desa, terutama wilayah tertinggal seperti Kecamatan Pakkat, Parlilitan, dan Tarabintang.
Tak Punya Ajudan dan Tenaga PengamananJunita mengungkapkan kondisi fasilitas jabatannya yang minim sejak September lalu. Ia mengaku bekerja tanpa ajudan, tanpa tenaga keamanan, dan tanpa dukungan protokoler.
“Tapi ini tidak membuat saya goyang. Justru makin memotivasi saya agar anggaran difokuskan untuk rakyat,” ujarnya.
Baca Juga: 70 Anak Terjangkit TB di Madina, Pemkab Siapkan Langkah Darurat
Junita menegaskan bahwa sikapnya menolak pengadaan mobil dinas adalah bentuk tanggung jawab moral.
“Saya berharap klarifikasi ini tidak menimbulkan salah paham. Saya hanya ingin anggaran berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (gam)