SIBOLGA, METRODAILY – Angka stunting di Kota Sibolga menunjukkan peningkatan. Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga melalui Dinas Kesehatan pun langsung bergerak cepat dengan melakukan pengukuran dan publikasi stunting di Aula Bank Indonesia Sibolga, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga Herman Suwito yang mewakili Wali Kota Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemko Sibolga.
Dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan Sekda Herman, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga 2025–2029 menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama.
Baca Juga: Polres Madina Donor Darah dalam HUT Humas Polri
Fokusnya adalah peningkatan kesehatan dan gizi berbasis siklus hidup, pencegahan stunting, serta penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan.
“Pemerintah terus memperkuat pemenuhan tenaga kesehatan, pembekalan, tata kelola, dan inovasi pelayanan agar masyarakat Sibolga semakin sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda Herman Suwito.
Sibolga Jadi Lokasi Prioritas Nasional
Sekda menegaskan, program ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Sibolga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan kesehatan merata dan terjangkau, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Isu stunting kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kota Sibolga termasuk dalam lokasi prioritas perluasan penanganan stunting nasional pada tahun 2025,” kata Herman.
Baca Juga: Desakan Copot Kalapas Gunungsitoli Menguat, Senior GMKI Nilai Evaluasi Tak Cukup
Menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kota Sibolga tercatat 18,1 persen. Angka itu masih di atas target nasional tahun 2025 sebesar 18,8 persen.
Namun, data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) menunjukkan tren peningkatan kasus stunting di lapangan. Pada tahun 2024 tercatat 4,26 persen atau 289 balita mengalami stunting. Jumlah ini naik menjadi 4,79 persen atau 306 balita pada pengukuran bulan Agustus 2025.
“Angka ini menjadi alarm bagi semua pihak agar bergerak bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Diperlukan sinergi Forkopimda, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa,” tegasnya.
Baca Juga: Diberhentikan, Ratusan Tenaga Kesehatan Geruduk Kantor Bupati Tapteng
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wahyuni, SKM., M.Si, menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dengan pendekatan berbasis data dan intervensi langsung kepada anak-anak yang bermasalah gizi.
“Kami melakukan intervensi bagi balita yang berat badannya kurang, serta yang masuk kategori pendek dan sangat pendek. Semua dilakukan terkoordinasi dengan posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan,” ujar Sri Wahyuni di sela kegiatan.
Ia menambahkan, selain pengukuran dan publikasi data, kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber utama, yakni Aci Debby Oktori Nasution, PIC Program Stunting Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta Justin, Kepala Bappeda Kota Sibolga.
Keduanya memberikan paparan terkait kebijakan, strategi, dan arah penanganan stunting yang berkelanjutan di tingkat daerah.
Baca Juga: TKD Dipangkas, APBD Tapteng 2026 Anjlok Rp176 Miliar, Ini Dampaknya
Pemko Sibolga Siapkan Strategi “Zero Stunting”
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan akan memperluas cakupan intervensi gizi spesifik melalui program edukasi keluarga, pemantauan berat badan dan tinggi badan balita, serta pemberian makanan tambahan bergizi.
Pemerintah juga berencana meluncurkan Gerakan Sibolga Bebas Stunting 2026, yang akan melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari posyandu, PKK, hingga kelompok masyarakat sipil di tingkat kelurahan.
“Tujuan kami sederhana tapi penting — tidak ada lagi anak Sibolga yang tumbuh dengan hambatan gizi. Ini bukan hanya soal data, tapi tentang masa depan generasi kota ini,” tegas Sri Wahyuni.
Dengan langkah terukur dan kerja lintas sektor, Pemko Sibolga optimistis dapat menekan angka stunting menuju nol kasus pada 2030, selaras dengan target pembangunan nasional. (ts)