Ekonomi Hukum dan Kriminal Medan Metropolitan Nasional Olahraga Showbiz Sumut Aceh Advertorial Feature Intermezzo Internasional Iptek Kolom Merdeka Belajar Nusantara Politik Seni dan Budaya Wisata

Kasus Suap PPPK, KPK Didesak Periksa Bupati Madina

Admin Metro Daily • Jumat, 26 Januari 2024 | 12:58 WIB
Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Sumatera Utara di KPK.
Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Sumatera Utara di KPK.

JAKARTA, METRODAILY - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPK RI, Rabu (24/1/2024).

AMP Sumut mendesak KPK turun tangan dalam dugaan suap PPPK Madina 2023 dengan memeriksa Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution, Wabup Atika Azmi Utammi Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis.

“Kami berharap agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Madina, Wakil Bupati, Sekda, dan Ketua DPRD Madina,” tegas koordinator aksi dari AMP Sumut, Az Panjaitan, saat orasi di depan gedung KPK, Rabu (24/1).

AMP meminta KPK agar segera memanggil Bupati Madina, Wakil Bupati Madina, Sekda Madina, Ketua DPRD Madina, serta pejabat lain yang terlibat dalam dugaan permainan PPPK di Madina 2023.

Az Panjaitan mengatakan, kisruh PPPK di Madina sangat memalukan, karena menyangkut kemajuan pendidikan di Madina sehingga kasus itu harus dituntaskan sampai keakar-akarnya.

“Karena banyak pejabat Madina yang terlibat, apalagi Kadis Pendidikan sudah ditahan. Itu tandanya memang ada permainan,” jelasnya.

“Kami akan terus melakukan aksi di KPK sampai semua pejabat Madina diperiksa,” tegasnya.

“Kami yakin kalau KPK sudah turun tangan dengan memanggil semua pejabat Madina yang terlibat, pasti kasus tersebut akan terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat,” ujarnya lagi.

Az Panjaitan menyebutkan, mereka datang ke KPK membawa laporan pengaduan serta menyuarakan agar dugaan KKN yang ada di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk segera diusut oleh KPK RI.

Lanjut Az Panjaitan, massa AMP Sumut berharap agar KPK RI turun ke Sumatera Utara untuk segera melakukan penyelidikan serta penyidikan atas adanya dugaan KKN dalam penerimaan PPPK Madina 2023.

“Kami juga berharap agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Madina, Wakil Bupati, Sekda, dan Ketua DPRD Madina,” tegasnya.

Mereka sangat yakin dan mendukung penuh kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi, khususnya di Sumatera Utara.
Setelah beberapa jam menyampaikan orasi di gedung KPK RI serta memberikan Laporan atas adanya dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Madina dalam penerimaan PPPK 2023 ini, AMP SU membubarkan diri dengan tertib.

Diketahui, dalam kasus suap PPPK Madina 2023 ini, Polda Sumut telah menetapkan Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto Siregar sebagai tersangka pada Jumat (12/1).

Namun hingga Rabu (24/1), belum ada lagi tersangka baru dalam kasus suap PPPK Madina ini. (psi)

Editor : Admin Metro Daily
#suap seleksi pppk madina #revisi hasil seleksi PPPK Madina