JAKARTA, METRODAILY - Pemerintah menunda rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan alasan masih adanya proses penataan organisasi dan infrastruktur.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa pemindahan yang semula dijadwalkan Januari 2025 belum dapat direalisasikan.
Surat Edaran Nomor B/5172/M.SM.01.00/2024 ini telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (KL). "Bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PAN-RB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan," bunyi surat edaran yang dikutip, Sabtu (1/2).
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh konsolidasi internal yang masih berlangsung serta penyesuaian terhadap jumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu, kesiapan gedung perkantoran dan unit hunian ASN di IKN juga masih dalam tahap penyempurnaan.
"Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," tambah Rini.
Meskipun ada penundaan, pembangunan IKN tetap berjalan pesat. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai bahwa meskipun ada keraguan dari beberapa pihak mengenai lokasi IKN yang jauh dan belum sepenuhnya siap, proyek ini tetap merupakan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
"Banyak juga yang tidak ingin cepat-cepat pindah. Namun, kita bisa melihat bahwa pembangunan IKN terus berjalan dengan banyak perkembangan yang signifikan," ujar Eddy.
Eddy juga mengajak anggota MPR, DPR, dan DPD untuk lebih aktif menyosialisasikan proyek IKN dalam kunjungan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, agar ibu kota baru ini semakin dikenal luas.
"Kita harus bangga punya Ibu Kota baru. Saat kunjungan ke luar negeri, sosialisasikanlah IKN, terutama kepada mitra-mitra internasional," lanjutnya.
Dia mencontohkan proyek infrastruktur lain yang awalnya diperdebatkan, seperti Tol Trans Jawa dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini terbukti bermanfaat bagi masyarakat.
"Awalnya, banyak yang ragu dengan Tol Trans Jawa dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun sekarang, penggunaannya meningkat pesat dan manfaatnya terasa nyata. Saya optimis, hal yang sama akan terjadi dengan IKN," kata Eddy.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai tahapan yang telah direncanakan.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, pembangunan IKN akan terus berlanjut dengan mengikuti timeline yang sudah ditetapkan," ujar AHY, Selasa (21/1).
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan guna memastikan proyek ini berjalan sesuai target. (kdc)
Editor : Editor Satu