Bedah 440 Rumah di Sumut pada 2026, Pemprov Siapkan Rp13,2 Miliar

Editor Satu • Dipublikasikan Rabu, 28 Oktober 2026 | 20:00 WIB
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Tomy Harahap memberikan keterangan pers mengenai program bantuan renovasi 440 rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp13,2 miliar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (28/10/2026). (Foto: YT Hariono/Diskominfo Sumut)
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Tomy Harahap memberikan keterangan pers mengenai program bantuan renovasi 440 rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp13,2 miliar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (28/10/2026). (Foto: YT Hariono/Diskominfo Sumut)

MEDAN, METRODAILY — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan Rp13,2 miliar untuk membangun atau merenovasi 440 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026.

Setiap rumah mendapat bantuan Rp30 juta, tetapi pemilik tetap perlu menyiapkan biaya tambahan melalui swadaya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Program yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Anggaran tersebut disebar ke 17 kabupaten/kota di Sumut.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Tomy Harahap, menyampaikan hal itu dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (28/10/2026).

“RTLH merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut. Tahun ini program RTLH sebanyak 440 unit RTLH yang disebar di 17 kabupaten/kota di Sumut. Anggarannya Rp30 juta per unit,” kata Tomy.

Jumlah penerima bantuan meningkat dibandingkan 2025. Pada tahun lalu, program tersebut menyasar 400 rumah yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Tahun ini, jangkauan program bertambah menjadi 440 rumah di 17 kabupaten/kota.

Bantuan Rp30 juta per rumah bersifat stimulan, yakni untuk membiayai kebutuhan material bangunan utama dan sebagian upah tukang. Pemilik rumah diharapkan ikut menyediakan dana tambahan agar pembangunan atau renovasi dapat diselesaikan.

Tomy merinci, dari total bantuan per unit, Rp26 juta dialokasikan untuk material dan Rp4 juta untuk upah tukang. Sementara itu, pembangunan rumah tipe 30 diperkirakan membutuhkan biaya Rp40 juta hingga Rp45 juta per unit.

“Jadi, Rp30 juta itu di antaranya Rp26 juta untuk anggaran material, upah tukang Rp4 juta. Harapannya jika untuk membangun rumah tipe 30, membutuhkan biaya Rp40–45 juta per unit. Maka dari itu dibutuhkan juga swadaya,” ujarnya.

Dengan perkiraan biaya tersebut, kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi di luar bantuan pemerintah berkisar Rp10 juta hingga Rp15 juta per rumah. Kekurangan itu diharapkan dapat ditutupi oleh pemilik rumah, keluarga, maupun masyarakat sekitar melalui gotong royong.

Daerah penerima program yang disebutkan Pemprov Sumut antara lain Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tanjungbalai, Binjai, Dairi, Medan, Nias Selatan, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba, Pematangsiantar, dan Sibolga.

Melalui program ini, Pemprov Sumut menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih sehat, aman, dan layak huni. (rel/dis)

Editor : Editor Satu
pemprov sumut bedah rumah