MEDAN, METRODAILY – Alokasi program bedah rumah di Sumatera Utara (Sumut) melonjak dari sekitar 1.900 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026.
Namun, peningkatan kuota bantuan itu menuntut pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian administrasi dan penetapan penerima agar program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bisa direalisasikan hingga akhir tahun.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan untuk mengejar realisasi bantuan tersebut. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Monitoring Progres Program Bedah Rumah di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (12/10/2026).
“Peningkatan alokasi ini menjadi peluang besar untuk penanganan RTLH di Sumut. Baru tahun ini alokasinya cukup besar, dari 1.900 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026,” kata Timur.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera melengkapi dokumen calon penerima bantuan, termasuk berita acara dan persyaratan administrasi lainnya. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu tahapan penting agar pelaksanaan program tidak terhambat.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II, Rizaldi Andi Atjo, menjelaskan setiap unit rumah mendapat bantuan sekitar Rp20 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Menurut Rizaldi, pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat peran perangkat daerah yang menangani perumahan dan kawasan permukiman, terutama dalam memastikan data calon penerima serta dokumen persyaratan lengkap.
Tahapan yang harus segera dituntaskan mencakup pemenuhan persyaratan, penyusunan dokumen kebutuhan anggaran, penetapan penerima bantuan, hingga penerbitan surat keputusan sesuai ketentuan.
Rizaldi menyebut alokasi bantuan untuk Sumut meningkat sekitar 657 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut, menurut dia, membutuhkan kesiapan dan sinergi seluruh pihak agar bantuan dapat disalurkan sesuai sasaran.
alam rapat itu, pihak balai juga akan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menghimpun masukan untuk mencari solusi bersama. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan program 2026 dan menjadi bahan perencanaan program tahun 2027.
