Ekonomi Hukum dan Kriminal Medan Metropolitan Nasional Olahraga Showbiz Sumut Aceh Advertorial Feature Intermezzo Internasional Iptek Kolom Merdeka Belajar Nusantara Politik Seni dan Budaya Wisata

Jurus Pemprovsu Tekan Inflasi, Galakkan Gerakan Pangan dan Pasar Murah di 524 Titik

Pran Hasibuan • Rabu, 8 Oktober 2025 | 16:25 WIB
Suasana temu pers soal pengendalian inflasi oleh sejumlah kepala OPD Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (7/10/2025).
Suasana temu pers soal pengendalian inflasi oleh sejumlah kepala OPD Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (7/10/2025).

MEDAN, METRODAILY — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan 33 kabupaten/kota dan berbagai pihak lainnya, menggelar Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 524 titik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan laju inflasi yang tengah meningkat di daerah ini.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Hutagalung mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu menurunkan harga bahan pokok yang menjadi penyumbang utama inflasi.

“Gerakan pangan dan pasar murah sampai hari ini masih berlangsung. Dimulai sejak bulan Agustus. Selain gerakan itu, kita juga sudah menyiapkan startegi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam mengantisipasi laju pertumbuhan inflasi di Sumut,” ujar Poppy, usai Temu Pers yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (7/10/2025).

Berdasarkan data, tingkat inflasi Sumut (yoy) pada September 2025 mencapai 5,32%, naik dari 4,42% pada Agustus 2025. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional, jauh di atas inflasi nasional sebesar 2,65%.

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau, beras, dan daging ayam.

Pemprov Sumut juga meningkatkan pengawasan rantai distribusi dan menjaga pasokan, terutama untuk komoditas cabai merah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Sumut, Fitra Kurnia, menjelaskan bahwa jalur distribusi komoditas dari petani hingga ke konsumen masih cukup panjang, sehingga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga di pasaran.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan kolaborasi Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, serta TNI dan Polri dalam upaya melaksanakan gerakan pangan dan pasar murah terus dilakukan.

Bulog, katanya, mempunyai dua program utama guna menstabilkan harga pangan di pasar. Pertama adalah memberikan bantuan pangan. Jumlah penerima bantuan pangan ini mengalami kenaikan, dari 832.772 keluarga penerima bantuan menjadi 844.696 keluarga penerima bantuan.

"Bantuan pangan ini akan dilaksanakan di seluruh 33 kabupaten/kota. Pasokan beras Bulog sudah siap dan berada di 18 titik gudang Bulog," katanya.

Program kedua adalah penyaluran beras SPHP. Penyaluran beras SPHP pada tahun ini mencapai 89.861 ton. Saat ini, yang sudah tersalur 30,4% atau 27.500 ton.

Menurutnya gerakan pangan dan pasar murah ini merupakan salah satu wadah penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota yang di dalamnya turut andil Dinas Perindustrian dan Perdangan ESDM, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, serta TNI/Polri.

Surplus Beras dan Cabai Merah

Dalam kesempatan itu terungkap bahwa Pemprov Sumut mencatatkan surplus produksi padi atau beras serta cabai merah sepanjang tahun 2025. Kelebihan produksi dua komoditas utama tersebut diyakini dapat menekan harga di pasaran dan membantu mengendalikan laju inflasi daerah.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sumut, sepanjang Januari hingga September 2025, produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 2,7 juta ton. Setelah dikonversi, jumlah itu setara dengan 1,7 juta ton beras.

Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat Sumut yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa hanya sekitar 1,2 juta ton per tahun, sehingga masih terdapat surplus.

"Pada Oktober ini produksi GKG mencapai 278 ribu ton, kalau dikonversi ke beras maka produksinya 145 ribu ton. Kebutuhan konsumsi beras untuk 15 juta penduduk Sumut diperkirakan mencapai 145,5 ribu ton. Artinya ada surplus 100.000 ton untuk bulan ini," ungkap Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Yusfahri Perangin-angin. 

Selain beras, Sumut juga mengalami surplus pada komoditas cabai merah. Sepanjang Januari–September 2025, produksi cabai merah di daerah ini mencapai 183 ribu ton, sementara kebutuhan masyarakat hanya sekitar 91 ribu ton. Rata-rata konsumsi cabai merah masyarakat Sumut diperkirakan 4–5 kg per kapita per tahun.

“Sumut memiliki banyak daerah sentra produksi cabai merah seperti Kabupaten Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Batubara, Dairi, dan Simalungun. Jadi secara produksi, kita sebenarnya surplus,” ujar Yusfahri.

Menjaga stabilitas harga pangan di tengah panen yang tidak merata, Dinas Perindag ESDM turut menguatkan kolaborasi dengan Perum Bulog Kanwil Sumut lewat GPM. 

Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Fitra Kurnia mengatakan, pihaknya telah menyalurkan 147.750 ton beras SPHP kepada masyarakat melalui kegiatan Pasar dan Pangan Murah yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 12 September 2025.

“Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Karenanya Pemprov Sumut melakukan kerjasama antar-daerah dalam hal pembelian dan pendistribusian cabai merah, baik ke dalam dan keluar provinsi. 

"Pemprov Sumut juga segera melakukan pemangkasan rantai distribusi yang dianggap terlalu panjang," ujarnya. (pwh)

Editor : Editor Satu
#sumatera utara #inflasi #gerakan pangan murah #pemprov sumut #Gerakan Pasar Murah