Advertisement

Sanggam Hutapea Dorong Penguatan BPODT

M
Penulis: Metro Daily❯
AKP Amir Mahmud semasa hidup.
AKP Amir Mahmud semasa hidup.
JAKARTA, METRODAILY - Pemerhati dan pelaku pariwisata, Sanggam Hutapea, mengaku sejak awal sudah melihat ketidakefektifan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam rangka mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisiata Danau Toba.

Menurut Sanggam, BPODT yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 ini hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak mencakup keseluruhan kawasan Danau Toba.

Oleh karena itu, Sanggam menyerukan agar kewenangan BODT perlu diperkuat dan diperluas, agar maksimal dalam pemgembangan dan pembangunan kawasan Danau Toba.

“Jadi, BPODT bukan hanya berwenang pada lokasi pengembangan dan pembangunan seluas 500 hektare lahan di Sigapiton Toba dan sekadar koordinasi antar-Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Sanggam Hutapea dalam siaran pers, Minggu (20/2/2022).

Sanggam pun meminta peran aktif para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara untuk mendorong pembuatan regulasi peningkatan kewenganan yang kuat dan luas. Termasuk anggaran BODT untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata Danau Toba secara menyeluruh.

Sebab, kata Sanggam, kawasan Danau Toba demikian luas meliputi delapan kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, dan Pakpak Barat. Kewenangan BODT, menurut Sanggam, sebaiknya juga mencakup kewenangan anggaran sektor pariwisata di seluruh kawasan Danau Toba sehingga pembangunan kawasan wisata Danau Toba akan terpadu dan tidak ada lagi pembangunan yang terpisah antarwilayah.

Contohnya, diberi kewenangan khusus untuk anggaran sektor pariwisata yang terkait langsung dengan pengembangan sektor pariwisata harus mendapat persetujuan dari BPODT.

Dengan kewenangan BODT yang kuat dan luas, pembangunan kawasan wisata tersebut akan lebih terpadu sehingga tidak ada lagi pembangunan yang terpisah antarwilayah.

“Membangun kawasan Danau Toba membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif. Oleh karena itulah, kewenagan BODT perlu ditingkatkan agar koordinasi dan komunikasi BODT dengan Pemda dapat diimplementasikan secara serentak,” kata Sanggam.

Terkait perlunya peningkatan kewenangan BODT ini, menurut Sanggam, sebenarnya sudah menyampaikan usulan tersebut beberapa tahun lalu dalam berbagai Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri Pemda-Pemda di Kawasan Danau Toba dan BPODT. Termasuk mengusulkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menunjuk staf khusus (Stafsus) menangani kawasan Danau Toba.

Dia menilai perlu staf khusus (Stafsus) Menparekraf menangani kawasan Danau Toba. Sebab, menangani pengembangan Danau Toba harus rutin melakukan komunikasi intensif dengan pemda, khususnya pemda di delapan daerah.

Kawasan Danau Toba membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif, antara Pemda-Pemda Kawasan Danau Toba. Sebab, komunikasi dan koordinasi antar-Pemda di kawasan Danau Toba selama ini sangat minim. Di sinilah peran staf khusus yang menangani Danau Toba harus mampu melakukan komunikasi intensif dengan pemda. Staf khusus harus mampu memicu keseriusan PemerintahTingkat I dan Tingkat II dalam memajukan pariwisata di Danau Toba.

Sanggam yakin dengan peningkatan kewenangan BODT dan keberadaan staf khusus (Stafsus) Menparekraf akan menjadi pengembangan dan pembangunan kawasan Danau Toba lebih cepat dan terpadu. Apalagi kekompakan antara Pemda di wilayah kawasan Danau Toba dapat terbangun sehingga masing-masing Pemda tidak mengedepankan ego wilayah atau teritorial masing masing.

Sanggam menyebutkan, selama ini salah satu kendala pengembangan kawasan Danau Toba yakni tidak seiramanya delapan Pemda dalam membangun, menata dan mengembankan kawasan Danau Toba.

“Padahal membangun pariwisata Danau Toba sebagai wisata kelas dunia harus dilakukan dengan konsep kawasan Danau Toba bukan dengan konsep per Pemda,” kata Sanggam. (fri/jpnn)

Sanggam Hutapea.

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Danau Toba Tak Cukup Jual Panorama, DPR Dorong Event Budaya Opera Raksasa

Danau Toba Tak Cukup Jual Panorama, DPR Dorong Event Budaya Opera Raksasa

DPR dorong budaya Danau Toba lewat “Tona Sian Huta”. Opera Batak ini jadi motor wisata, UMKM, dan ekonomi kreatif Sumut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer