TAPTENG, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) membantah keras tudingan penimbunan bantuan logistik bencana ekologis yang terjadi pada 25 November 2025.
Pemerintah memastikan seluruh bantuan dikelola secara transparan dan disalurkan secara bertahap kepada masyarakat terdampak.
Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Pembangunan Tapteng, Basyri Nasution, menegaskan bahwa bantuan yang masih tersimpan di Kantor Bupati bukan untuk ditahan, melainkan bagian dari mekanisme distribusi yang disesuaikan dengan kesiapan hunian warga.
Baca Juga: Dua Menteri Turun ke Tapteng, Proyek Huntap Dikebut Sebanyak 118 Unit
“Bantuan itu bukan ditimbun. Semua disiapkan untuk disalurkan secara transparan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Rabu (25/3).
Basyri menjelaskan, bantuan yang tersedia saat ini didominasi barang nonpangan seperti pakaian, tikar, kompor, ember, hingga peralatan rumah tangga lainnya.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang direlokasi ke Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap).
Menurutnya, distribusi dilakukan setelah lokasi hunian siap ditempati, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan langsung dimanfaatkan.
“Begitu warga masuk ke Huntara atau Huntap, bantuan langsung kita serahkan,” tegasnya.
Baca Juga: Gerakan ASRI, Pemkab Tapteng Bersihkan Pantai demi Selamatkan Ekosistem
Sebagai contoh, di Desa Sibiobio, Kecamatan Sibabangun, sebanyak 12 unit Huntara telah dihuni warga dan langsung menerima bantuan. Selain itu, enam kepala keluarga juga telah direlokasi ke Huntara Asrama Haji Pinangsori dengan skema bantuan yang sama.
Audit Dilibatkan, Transparansi Ditekankan
Untuk menjawab keraguan publik, Pemkab Tapteng melibatkan Inspektorat serta meminta audit menyeluruh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audit tersebut mencakup seluruh proses, mulai dari penerimaan hingga penyaluran bantuan, guna memastikan tidak ada penyimpangan.
“Kita ingin semua transparan. Nanti akan dibuktikan lewat hasil audit,” kata Basyri.
Baca Juga: Bantuan Rp2,9 Miliar Digelontorkan ke Taput, Bupati Tekankan Data Jujur
Ia juga menegaskan bantuan pangan tidak pernah ditahan. Jika ditemukan paket dalam kemasan plastik, itu dipastikan berisi pakaian, bukan bahan makanan.
Pemkab Tapteng juga membuka akses bantuan bagi warga yang membutuhkan, selama dilengkapi rekomendasi resmi dari kepala desa atau lurah.
“Kalau ada yang benar-benar membutuhkan, kita berikan. Tidak ada yang ditimbun,” ujarnya.
Kayu Bantuan untuk Infrastruktur Darurat
Terkait material kayu yang sempat menjadi sorotan, Basyri memastikan seluruhnya digunakan untuk penanganan bencana, seperti pembangunan jembatan darurat di Sibiobio dan Tukka, serta pembangunan gudang logistik.
Baca Juga: Menteri Maruarar Puji Sibolga: Data Korban Akurat, Huntap Ditarget Rampung 4 Bulan!
Pemanfaatan kayu tersebut juga telah diatur melalui surat edaran bupati tentang penggunaan kayu hasil banjir bandang dan longsor.
“Semua ada dokumentasi. Digunakan untuk kepentingan masyarakat terdampak,” pungkasnya. (Zatam)