TAPTENG, METRODAILY – Pendataan penerima bantuan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sorotan serius. Pemerintah daerah menegaskan, kesalahan data berpotensi membuat korban tidak mendapatkan haknya.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengingatkan seluruh jajaran agar proses pendataan dilakukan secara akurat, objektif, dan penuh tanggung jawab.
“Pendataan ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kehidupan masyarakat. Harus dikerjakan dengan serius, jeli, dan hati-hati,” tegas Masinton, Selasa (24/3/2026).
Masinton menekankan, validitas data menjadi kunci utama penyaluran bantuan seperti Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Bantuan Jaminan Hidup (Jadup). Jika pendataan keliru, bantuan berisiko tidak tepat sasaran.
Baca Juga: 5 Desa Lenyap dari Peta Indonesia Usai Bencana Sumatera, Warga Terpaksa Ganti KTP
Ia meminta petugas di lapangan mengedepankan fakta dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi dalam proses pendataan.
“Prioritaskan yang benar-benar terdampak, bukan karena kedekatan seperti kawan, saudara, atau tetangga,” ujarnya.
Jemput Bola, Jangan Tunggu Laporan
Untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat, pemerintah daerah akan membuka posko pendataan di setiap desa dan kelurahan.
Selain itu, petugas diminta aktif melakukan “jemput bola” dengan turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi faktual.
Baca Juga: Libur Lebaran Diawasi Ketat, Polisi Sikat Premanisme & Pungli di Pelabuhan Lama Sibolga
“Kita harus menjadi pelayan masyarakat. Semua harus disisir, jangan sampai ada yang terlewat,” kata Masinton.
Masinton menegaskan bahwa pendataan korban bencana bukan hanya tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. (net)
Editor : Editor Satu