TAPTENG, METRODAILY – Menyusul kericuhan dan keluhan masyarakat terkait daftar penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban bencana yang diduga tidak tepat sasaran, empat anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi terkait.
Sidak dilakukan ke Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, BPBD Tapanuli Tengah, serta Kantor Camat Pandan.
Keempat anggota DPRD yang melakukan sidak tersebut adalah Abdul Basir Situmeang dan Antonius Hutabarat dari Partai NasDem, kemudian Maratanto Siregar dari Partai Amanat Nasional, serta Deni Herman Hulu dari Partai Gerindra.
Baca Juga: Simalungun Dapat Bantuan Pertanian dari Kementan: Bibit untuk 22 Ribu Ha dan Cetak Sawah 200 Ha
Dalam sidak tersebut, para anggota dewan meminta Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah membuka data penerima bantuan secara transparan.
Selain itu, mereka juga meminta pihak BPBD memberikan penjelasan mengenai data korban bencana yang menjadi dasar penyaluran bantuan Jadup kepada masyarakat terdampak.
Selanjutnya, mereka menelusuri data penerima bantuan di Kantor Camat Pandan, yang merupakan usulan dari tingkat kelurahan sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Abdul Basir Situmeang menegaskan bahwa sidak tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga: Remaja 17 Tahun Dibacok OTK di Simalungun, Pelaku Ditangkap 3 Jam Kemudian
“Banyak laporan masyarakat yang kami terima bahwa bantuan Jadup ini diduga tidak tepat sasaran. Oleh karena itu kami turun langsung ke Dinas Sosial, BPBD dan kantor Camat Pandan untuk meminta penjelasan terkait data penerima bantuan tersebut,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Data Diminta Diverifikasi Ulang
Hal senada disampaikan Maratanto Siregar yang meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah lebih teliti dalam melakukan pendataan penerima manfaat.
“Kami meminta agar data penerima bantuan Jadup ini benar-benar diverifikasi. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar terdampak bencana justru tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Baca Juga: Semangat Toleransi, Gen-Z Joshua Siahaan Bagikan 2.000 Takjil di Siantar
Sementara itu, Deni Herman Hulu menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pendataan hingga penyaluran bantuan agar tidak terjadi kesalahan maupun potongan dalam penyaluran.
“Kami ingin memastikan bantuan dari pemerintah ini benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Jika ada kesalahan dalam pendataan maka harus segera diperbaiki,” tegasnya. (ts)
Editor : Admin Metro Daily