MEDAN, METRODAILY – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan tanah longsor tetap berjalan aktif.
Kepastian tersebut disampaikan untuk menjamin masyarakat tetap memperoleh layanan dasar meski dalam situasi darurat.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (23/2/2026).
Baca Juga: Pemko Medan Sebut Tidak Ada Larangan Jual Daging Babi, Hanya Ditata
Bobby menjelaskan, dampak bencana cukup signifikan, termasuk dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam yang tertimbun longsor. Akses menuju sejumlah wilayah, khususnya ke Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), sempat terputus akibat banjir dan material longsor.
“Pada saat bencana, kondisi pemerintahan tingkat desa secara fisik sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semuanya aktif kembali. Pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas menjadi fokus utama saat kondisi darurat,” kata Bobby.
Ia menambahkan, bantuan dari pemerintah pusat membantu percepatan pemulihan akses dan layanan dasar masyarakat.
Baca Juga: Kesawan Membara Merah, Imlek 2577 Dirayakan Penuh Harmoni
Status Tanggap Darurat dan Bantuan Rp2 Miliar
Pemerintah Provinsi Sumut sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Gubernur untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu.
Selain itu, Pemprov Sumut menyalurkan bantuan sembako dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut melalui posko bencana. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp2 miliar kepada pemerintah daerah terdampak.
Langkah tersebut diambil guna memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan dan masyarakat terdampak segera mendapatkan dukungan logistik serta layanan kesehatan.
Baca Juga: Brimob Polda Sumut Dirikan Dapur Lapangan di Lokasi Hunian di Tapsel
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan kedatangannya ke Sumut untuk memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tetap adaptif, terpadu, dan akuntabel di tengah kondisi bencana.
Fokus penguatan mencakup perlindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja aparatur, keterpaduan layanan digital pemerintah, hingga penyelamatan arsip pemerintahan sebagai bagian dari keberlanjutan birokrasi.
“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor, seperti layanan surat kendaraan dan pertanahan. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Purwadi.
Baca Juga: Polresta Deliserdang Sita 21 Kg Sabu, Dua Kurir Dibekuk di Lubuk Pakam
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Bapeg Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, serta jajaran Kementerian PANRB.
Pemprov Sumut menegaskan komitmen bahwa meskipun bencana melanda, roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas sosial dan pelayanan kepada masyarakat. (rel/dis)
Editor : Editor Satu