Ekonomi Hukum dan Kriminal Medan Metropolitan Nasional Olahraga Showbiz Sumut Aceh Advertorial Feature Intermezzo Internasional Iptek Kolom Merdeka Belajar Nusantara Politik Seni dan Budaya Wisata

Luhut Tegas Tolak PT TPL: Rusak Hutan Tapanuli, Lahan Harus Dikembalikan ke Negara

Editor Satu • Rabu, 14 Januari 2026 | 12:50 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan penolakannya terhadap PT Toba Pulp Lestari melalui akun Instagram resminya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan penolakannya terhadap PT Toba Pulp Lestari melalui akun Instagram resminya.

JAKARTA, METRODAILY — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan secara terbuka menegaskan penolakannya terhadap keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai telah merusak hutan di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara.

“Kalau boleh jujur, saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu,” tegas Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (13/1/2026).

Luhut mengungkapkan, penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2001, ia mengaku menyaksikan langsung keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan tersebut.

“Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena saya melihat sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau. Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting: pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” ujar Luhut.

Pernah Diminta Ditutup Saat Era Gus Dur

Luhut juga menceritakan pengalamannya ketika menghadapi aksi demonstrasi masyarakat yang menolak operasi PT Indorayon, nama lama PT TPL.

Saat itu, ia turun langsung menemui warga untuk mendengar keluhan mereka.

“Saya tanya sama rakyat itu apa yang terjadi. Mereka bilang, ‘Ini merusak lingkungan, Pak. Airnya ke Danau Toba, baunya juga. Terus potongan kayu.’ Bayangkan, tahun 2001 saja rakyat sudah sangat paham soal lingkungan,” ungkapnya.

Usai kunjungan tersebut, Luhut mengaku langsung mengusulkan kepada Presiden Gus Dur agar operasional Indorayon dihentikan.

“Waktu itu saya usulkan langsung ke Gus Dur. Kita suspend saja, kita tutup saja,” katanya.

Perusahaan tersebut sempat dihentikan operasinya. Namun, menurut Luhut, aktivitas kembali berjalan akibat kuatnya lobi politik.

Baca Juga: Warga Geruduk Kantor Lurah Huta Tonga-tonga, Protes Dugaan Penyerobotan Tanah Negara di Jalan Tapian

“Perusahaan dibuka lagi karena lobinya luar biasa. Dan dari situ, kalau diurut lewat foto satelit, kerusakan hutannya bisa terlihat jelas,” ujarnya.

Dinilai Penyebab Kerusakan Hutan Tapanuli

Luhut menilai PT TPL menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya tutupan hutan di wilayah Tapanuli. Hal itu, kata dia, dapat dibuktikan melalui data dan foto satelit.

“Kalau dilihat dari foto satelit, kerusakan hutan paling besar di Tapanuli itu karena TPL ini, atau Indorayon dulu,” tegasnya.

Karena itu, Luhut mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar lahan yang dikelola PT TPL dikembalikan kepada negara.

“Saya laporkan ke Presiden, menurut saya lahan TPL itu sebaiknya direlinquish saja ke negara. Apalagi sekarang Presiden memerintahkan pembangunan genome sequencing dan seeding industry untuk hortikultura di Humbang Hasundutan. Sekalian saja tanahnya dikembalikan agar petani bisa bekerja di sana,” papar Luhut.

Dorong Pemulihan, Bukan Eksploitasi

Menurut Luhut, PT Toba Pulp Lestari sejatinya sudah cukup lama mengeruk keuntungan dari bumi Tapanuli dan tidak lagi membawa manfaat bagi masyarakat.

“Menurut saya, nggak ada gunanya lagi Toba Pulp itu. Sudah cukup. Operasionalnya juga sebenarnya tidak benar,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi muda.

“Setiap keputusan hari ini adalah warisan bagi anak cucu kita. Saya sudah sampaikan kepada Presiden bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Kita ubah eksploitasi menjadi pemulihan,” tegas Luhut.

Ia menambahkan, pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem harus menjadi arah baru pembangunan di Tapanuli agar masyarakat dapat hidup lebih bermartabat.

Di akhir pernyataannya, Luhut juga menyinggung pentingnya kritik yang berbasis data dalam ruang publik.

“Dalam negara demokrasi yang sehat, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi. Transparansi dan keadilan harus berjalan beriringan agar perjuangan kita tetap fokus pada masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutupnya. (net)

Editor : Editor Satu
#toba pulp lestari #luhut binsar pandjaitan #tpl