SIDIMPUAN — Wali Kota Padangsidimpuan, H. Letnan Dalimunthe, memberikan jawaban komprehensif atas pandangan umum empat fraksi DPRD Kota Padangsidimpuan dalam Rapat Paripurna lanjutan RAPBD Tahun Anggaran 2026, Sabtu (6/12/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Srifitrah Munawaroh Nasution, dengan agenda utama “Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.”
Dalam pembukaannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi terhadap masukan kritis dan konstruktif dari seluruh fraksi, yang dinilai sebagai kontrol penting dalam penyusunan RAPBD 2026.
Poin Krusial Jawaban Wali Kota:
-
Fraksi Golkar (Purnadi): Transformasi Fiskal
Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan transformasi fiskal, termasuk digitalisasi sistem pajak dan retribusi, pembenahan aset daerah agar produktif, serta inovasi sumber pendapatan baru. Ia menambahkan, 57,24% anggaran dialokasikan untuk belanja wajib, dan penyaluran dana bagi hasil Rp13,12 miliar dari provinsi sedang dipercepat. -
Fraksi PDIP (M. Fajar Dalimunthe): PDAM dan Pasca Bencana
Terkait PDAM Tirta Ayumi yang terdampak banjir, pemerintah tengah membenahi manajemen, keuangan, dan sarana perpipaan. Ranperda tentang penyertaan modal juga sedang disiapkan. Pemerintah mengusulkan tambahan dana transfer pusat untuk pemulihan infrastruktur pasca bencana. -
Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya (Nur Ainun Hasibuan): Efisiensi Birokrasi
Wali Kota menyambut evaluasi proses birokrasi di BKAD dan Inspektorat, serta setuju pergeseran paradigma pengawasan dari sekadar menemukan pelanggaran ke pembinaan preventif sejak awal perencanaan. -
Fraksi Kebangkitan Keadilan Nasional (Febriani Afrahul Ispadillah): Infrastruktur dan Honorer
Pemerintah memprioritaskan pemeliharaan 10 ruas jalan di 2025, serta penggajian tenaga honorer hingga November 2025 telah direalisasikan. RAPBD 2026 difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sekaligus mengurangi belanja seremonial.
Tahap Berikutnya
Setelah jawaban Wali Kota disampaikan, Nota Keuangan dan Buku Rancangan APBD TA 2026 diserahkan secara resmi ke Badan Anggaran DPRD, menandai dimulainya pembahasan tingkat II di komisi dan alat kelengkapan DPRD.
Dengan ditanggapinya seluruh aspirasi fraksi, diharapkan proses legislasi RAPBD 2026 dapat berjalan lancar, akuntabel, dan responsif, mendukung pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Padangsidimpuan. (Irs/Kom)
Editor : Editor Satu