HUMBAHAS, METRODAILY — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) menilai penolakan Wakil Bupati (Wabup) Junita Rebekka Marbun terhadap pengadaan mobil dinas (Mobdis) tahun anggaran 2026 datang terlalu terlambat, bahkan dinilai tidak sesuai prosedur mekanisme penyusunan RKA 2026.
Anggota Banggar DPRD Humbahas, Bresman Sianturi, menyampaikan bahwa secara politik, Wabup berhak menolak fasilitas pejabat.
Namun penolakan setelah Paripurna persetujuan bersama Bupati dan DPRD, yang berlangsung Senin (17/11), tidak dapat mengubah keputusan anggaran yang sudah diketok.
Baca Juga: Sejumlah Jalan Tertimbun Material Longsor, BPBD Tapteng Turunkan Alat Berat
“Penolakan pasca persetujuan bersama sudah terlambat. Seharusnya disampaikan secara internal sehingga bisa dibatalkan di rapat Banggar. Setelah Paripurna, tidak bisa dikutak-katik lagi,” tegas Bresman kepada Waspada.id.
Bresman menjelaskan bahwa dalam rapat Banggar bersama TAPD pada Kamis (13/11/2025), pihaknya sudah mempertanyakan urgensi mobil dinas Wabup dan bahkan memberi waktu sehari, Jumat (14/11), untuk pembatalannya.
Namun TAPD menegaskan bahwa Mobdis merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas pejabat daerah.
“Banggar tidak menerima penolakan dari Wabup ataupun TAPD. Jadi rencana pembelian Mobdis disepakati untuk dibawa ke Paripurna,” ujarnya.
Baca Juga: 3 Mahasiswa Hampir Terseret Arus Deras Sungai Lubuk Nabolon di Tapteng
Ia menegaskan DPRD bukan tempat “mengutak-atik kepentingan” dan setiap tahapan penganggaran memiliki mekanisme berdasarkan peraturan perundangan.
Wabup Junita: Tidak Dilibatkan
Pasca Paripurna, Wabup Junita Rebekka Marbun langsung mengumumkan penolakan Mobdis. Ia menyebut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD 2026, sehingga tidak mengetahui adanya pengadaan mobil dinas untuk dirinya.
Penolakannya didasari kondisi masyarakat, terutama desa-desa tertinggal Papatar (Pakkat, Parlilitan, Tarabintang) serta wilayah lain yang masih membutuhkan infrastruktur dasar dan layanan publik.
Menurutnya, anggaran Mobdis lebih baik dialihkan untuk kebutuhan masyarakat. (net)