
SIANTAR,METRODAILY-Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar Erwin Purba menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemko Pematangsiantar dengan Kejari Pematangsiantar tentang Pemberian Bantuan Hukum/Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatanganan berlangsung di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa (17/11).
Wali Kota Wesly menyampaikan, dalam pelaksanaan tugas, jajaran Pemko Pematangsiantar mungkin akan menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN, baik di luar maupun di dalam pengadilan.
“Untuk itu perlu menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Wesly.
Baca Juga: Wali Kota Siantar Wesly Silalahi Launching Aplikasi PESONA BABANG QRIS TAMPAN
Menurut Wesly, kerja sama tersebut juga dapat memperkuat sinergi dan membangun komunikasi yang lebih baik lagi antara Pemko Pematangsiantar dengan Kejari Pematangsiantar, terutama dalam bidang hukum perdata.
Wesly berharap, penandatanganan nota kesepakatan tersebut dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandangan terhadap upaya dan Langkah yang diperlukan dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN.
Lebih lanjut Wesly mengatakan, agar tujuan kerja sama dapat berjalan secara baik dan optimal, tentunya diperlukan komitmen semua pihak secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta transparan dalam mendukung Pembangunan di Kota Pematangsiantar.
Sementara itu, Kajari Pematangsiantar Erwin Purba menerangkan, nota kesepakatan sebelumnya telah berakhir Agustus 2026 lalu. Dan kali ini merupakan kesepakatn lanjutan.
Erwin mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan bermakna baik bagi Pemko dan Kejari Pematangsiantar. Pemko Pematangsiantar, katanya, telah menjadi mitra (klien formal) Kejari Pematangsiantar.
“Kami berupaya seoptimal mungkin menyelesaikan masalah yang diserahkan Pemko Pematangsiantar kepada kami. Semoga hasilnya memuaskan,” kata Erwin.
Erwin menambahkan, kejaksaan akan menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan TUN. Sehingga dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan atas nama negara dan pemerintah.
Namun, lanjutnya, kejaksaan tidak otomatis memberikan bantuan hukum. Sebab dibutuhkan surat kuasa khusus.



