SIMALUNGUN, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dan Pengadilan Agama (PA) Simalungun Kelas IB memperkuat kerja sama untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik dan keadilan.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Senin (14/9).
Kesepakatan itu mencakup sejumlah layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pencegahan perkawinan anak, layanan kesehatan reproduksi, administrasi kependudukan pascaperceraian, hingga pelaksanaan putusan PA bagi aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: Maudy Ayunda Minta Maaf soal Konten Mindfulness, Akui Bicara Privilese
Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun Bernando D Silaen mengatakan, kerja sama melibatkan sejumlah perangkat daerah dengan ruang lingkup yang saling melengkapi.
Dinas Kesehatan akan menangani edukasi dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi anak dalam perkara dispensasi kawin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menangani layanan, data, bimbingan psikologis, serta peningkatan kapasitas bagi anak dan remaja.
Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan pascaperceraian. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengintegrasikan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Simalungun.
Sementara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berperan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait perkara perceraian bagi ASN di lingkungan Pemkab Simalungun.
Kerja sama tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian administrasi, menyederhanakan akses layanan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang terpadu dan berkeadilan.
Ketua PA Simalungun Kelas IB, Dr Dangas Siregar, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan, kesepakatan yang telah ditandatangani harus menghasilkan manfaat nyata, bukan berhenti sebagai dokumen formal.
“Hal utama yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana masyarakat, khususnya di tingkat bawah, dapat memperoleh pelayanan yang prima serta kemudahan mengakses keadilan,” ujar Dangas.
