TOBA, METRODAILY — Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 masih menempatkan daerah itu dalam kategori rentan.
Penguatan integritas tersebut dilakukan melalui sosialisasi antikorupsi kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balai Data Kantor Bupati Toba, Rabu (26/8).
Forum tersebut mengusung tema “Penguatan Integritas sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026.”
Baca Juga: Mbappe Hattrick, Real Madrid Bantai Sociedad 4-1 dan Kuasai Puncak LaLiga
Pemerintah daerah menjadikan kegiatan itu sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur sekaligus menutup celah terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Plt Inspektur Kabupaten Toba Ronal Gultom mengatakan penguatan integritas diperlukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.
“Kegiatan sosialisasi antikorupsi ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya perilaku antikorupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Toba yang mantap,” ujar Ronal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu saat membuka kegiatan mengatakan hasil evaluasi pencegahan korupsi harus menjadi bahan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan.
Evaluasi tersebut antara lain mengacu pada Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“MCSP dan SPI merupakan program Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.
Dalam program MCSP 2026, terdapat tujuh area intervensi yang menjadi indikator penilaian. Ketujuh area tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
