Infrastruktur SDA Rusak Dihantam Bencana, Pemprov Sumut Kebut Perbaikan hingga Rp247,5 Miliar
MEDAN, METRODAILY – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat perbaikan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang rusak akibat bencana di sejumlah kabupaten. Langkah ini dilakukan untuk menahan material sedimen, memperkuat tebing sungai dan menekan risiko banjir susulan.
Penanganan difokuskan pada daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur akibat bencana, termasuk Tapanuli Tengah (Tapteng), Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Batubara dan Mandailing Natal.
Plt Kepala Dinas SDA Sumut Gibson Panjaitan mengatakan perbaikan dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera.
Baca Juga: Gubsu Bobby Bidik 5.000 UMKM Sumut Dapat Sertifikasi Halal Gratis per Tahun
“Kita berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di beberapa lokasi di Sumut,” ujar Gibson dalam konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/8/2026).
Aek Sigala-gala Jadi Prioritas
Salah satu titik yang mendapat perhatian adalah Sungai Aek Sigala-gala, Tapanuli Tengah. Penanganan dilakukan dari hulu hingga hilir dengan tujuan mengurangi ancaman banjir sekaligus mengendalikan sedimen yang terbawa aliran sungai.
Di bagian hulu, BBWS Sumatera membangun Sabo Dam untuk menahan material sedimen. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi material yang terbawa arus menuju wilayah hilir.
Sementara di hilir, Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing di sejumlah titik yang terdampak banjir.
Menurut Gibson, pekerjaan tersebut sudah masuk tahap pelaksanaan setelah kontrak ditandatangani. Alat berat juga telah berada di lokasi.
“Minggu ini sudah beroperasi agar perbaikan infrastruktur banjir yang rusak bisa cepat selesai,” katanya.
16 Proyek Pascabencana Dikebut
Sepanjang 2026, Dinas SDA Sumut mengalokasikan 16 kegiatan pascabencana. Sebanyak sembilan kegiatan telah menandatangani kontrak, sementara tujuh kegiatan lainnya masih dalam proses tender.
