
MEDAN, METRODAILY – Persoalan pengasuhan dan stimulasi anak usia dini di Sumatera Utara tak cukup diserahkan kepada keluarga. Pemerintah, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi, dunia pendidikan hingga media didorong mengambil peran bersama.
Komitmen itu mengemuka dalam KIARA (Kelas Inspirasi Antar-Penggerak) Sumatera Utara 2026 bertema “Asuh Berpadu, Anak Melaju” dengan fokus “Membangun Ekosistem Pengasuhan dan Stimulasi Dini di Sumatera Utara”, yang digelar di Medan Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang digelar Tanoto Foundation di Maimun Ballroom Hermes Palace Hotel Medan, Kamis (20/8/2026), menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret melalui sesi Workshop Advokasi Kebijakan Pengasuhan dan Stimulasi Anak Usia Dini.
Baca Juga: Pemko Siantarr dan UHKBPN Pematangsiantar Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan dan Penelitian
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memetakan persoalan pengasuhan, mengidentifikasi pihak yang dapat terlibat, sekaligus merumuskan rencana tindak lanjut.
Regional Lead Tanoto Foundation, Medi Yusva, dalam forum itu memaparkan program pengasuhan dan stimulasi anak usia dini yang telah dan akan dikembangkan di Sumatera Utara. Salah satunya melalui pembangunan Rumah Anak SIGAP di Kota Medan.
Sementara Policy Advocacy Lead Tanoto Foundation, Lia Toriana, mengajak peserta melihat persoalan pengasuhan dari pengalaman masa kecil, membedah mitos dan fakta, serta mendiskusikan sejumlah studi kasus.
Peserta kemudian melakukan pemetaan stakeholder dan menyusun inovasi sebagai rencana tindak lanjut kolaboratif.
Enam Kesepakatan KIARA Sumut
Dari workshop tersebut, peserta menyepakati enam agenda utama yang menjadi rencana tindak lanjut organisasi dan lembaga masing-masing.
Pertama, mendorong penguatan dan perluasan implementasi Rumah Anak SIGAP melalui promosi serta sosialisasi secara kolaboratif kepada para pemangku kepentingan.
Kedua, mengawal dan memperkuat advokasi kebijakan daerah mengenai pengasuhan dan stimulasi anak usia dini, termasuk mendorong penyusunan maupun penguatan peraturan kepala daerah yang relevan.



