Gubsu Bobby Perkuat Program PRESTICE, 6.110 Posbankum Berdiri di Seluruh Sumut
MEDAN, METRODAILY – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice (PRESTICE) yang diinisiasi Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Hingga Juni 2026, sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah terbentuk di desa dan kelurahan di seluruh Sumatera Utara.
Keberadaan Posbankum tersebut diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa masyarakat melalui jalur mediasi atau nonlitigasi sebelum masuk ke proses hukum formal di kepolisian maupun pengadilan.
Baca Juga: The People’s Cafe Gandeng Bu Rudy, Hadirkan 3 Menu Spesial Bernuansa Kuliner Nusantara
Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Siregar, mengatakan program PRESTICE saat ini terus disosialisasikan ke berbagai daerah di Sumut.
“Saat ini sudah 17 kabupaten/kota yang kita sosialisasikan terkait mekanisme dari PHTC Pak Gubernur yang keenam yakni PRESTICE. Kita bekerja sama dengan Kementerian Hukum RI membentuk Posbankum dan saat ini sudah ada 6.110 Posbankum yang ada di desa dan kelurahan di Sumut,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/6/2026).
Menteri Hukum Resmikan Posbankum
Aprilla menjelaskan, pembentukan Posbankum sejalan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, Posbankum tidak hanya berfungsi memberikan konsultasi hukum, tetapi juga mendorong penyelesaian perkara secara damai melalui pendekatan mediasi.
“Posbankum ini selaras dengan program Kementerian Hukum dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Besok Menteri Hukum akan meresmikan pelaksanaan Posbankum ini di Kantor Gubernur Sumut,” katanya.
Sudah Dampingi 24 Perkara
Sebagai tindak lanjut program PRESTICE, Pemprov Sumut juga menjalankan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui Sistem Bantuan Hukum (Sibankum).
Program tersebut mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
