LABUHANBATU, METRODAILY – Polemik seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu memasuki babak baru.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VI Medan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu memberikan klarifikasi terkait dugaan permasalahan dalam proses lelang jabatan tersebut.
Permintaan klarifikasi itu muncul setelah adanya keberatan yang disampaikan kuasa hukum mantan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, dr Raja Lontung Mahmud Ritonga, terkait proses seleksi jabatan yang dinilai berpotensi menyalahi ketentuan administrasi kepegawaian.
Baca Juga: Modus Dukun Pengganda Uang, Larikan Emas dan Uang Rp248 Juta Milik Lansia di Samosir
Kuasa hukum dr Raja Lontung, Joni Sandri Ritonga SH MH CPM dari Kantor Hukum Saroha & Partner, menjelaskan pihaknya telah menyurati BKN agar menghentikan sementara proses seleksi terbuka Kepala Dinas Kesehatan karena jabatan tersebut masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
“Bahwa saat ini sedang berlangsung proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Sementara jabatan tersebut masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Nomor Perkara 66/Pdt.G/2026/PN Rap,” ujar Joni.
Menurutnya, proses seleksi seharusnya ditunda hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) guna menghindari potensi cacat administrasi dan ketidakpastian hukum terhadap pejabat yang nantinya terpilih.
Ia juga menyoroti dugaan tidak dipenuhinya mekanisme penggunaan sistem Integrated Mutasi (I-Mut) milik BKN dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Joni menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut), seluruh proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN wajib menggunakan layanan I-Mut BKN.
“Proses seleksi yang dilakukan di tengah status hukum jabatan yang masih disengketakan berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dapat menimbulkan kerugian negara dan ketidakpastian hukum,” katanya.
Dalam surat BKN Kantor Regional VI Medan Nomor 256.4/KR.VI/BKN/V/2026 tertanggal 20 Mei 2026 yang ditandatangani Kepala Kantor Regional VI BKN, Dr Janry HUP Simanungkalit, disebutkan bahwa Pemkab Labuhanbatu diminta melakukan klarifikasi atas persoalan tersebut.