MEDAN, METRODAILY – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, Senin (30/3/2026).
Penyerahan laporan keuangan tersebut dilakukan kepada Kepala Perwakilan BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, di Auditorium BPK Sumut, Medan, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional sekaligus indikator transparansi fiskal daerah.
Dalam paparannya, Bobby mengungkapkan kinerja keuangan daerah tahun 2025 (unaudited) menunjukkan realisasi yang cukup solid, meski belum sepenuhnya mencapai target.
- Pendapatan daerah: Rp12,02 triliun dari target Rp12,54 triliun (95,87%)
- Belanja daerah: Rp11,5 triliun dari target Rp12,5 triliun (92%)
- SILPA: Rp532,48 miliar
Baca Juga: Jejak Harimau Sumatera Muncul Dekat Permukiman, Warga Palas Diminta Siaga
Sementara itu, posisi neraca keuangan daerah mencatat:
- Aset: Rp27,04 triliun
- Kewajiban: Rp2,2 triliun
- Ekuitas: Rp24,84 triliun
“LKPD merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Bobby.
Rekor 11 Kali WTP, Sumut Kejar Konsistensi
Pemprov Sumut mencatat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut sejak 2014. Capaian ini menjadi modal penting untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Namun demikian, Bobby menegaskan bahwa konsistensi tersebut harus terus dijaga, termasuk dengan memastikan ketepatan waktu dan akurasi laporan keuangan.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyoroti kondisi Sumut yang tengah menghadapi dampak bencana di sejumlah wilayah. Hal ini dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan bencana, khususnya dalam aspek penganggaran yang cepat dan tepat.
BPK Apresiasi Ketepatan Waktu
Kepala Perwakilan BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan sesuai tenggat waktu.
“Paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kami melihat komitmen kepala daerah sangat baik, termasuk Pemprov Sumut,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penyerahan LKPD ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih adaptif, terutama dalam menghadapi dinamika fiskal dan risiko bencana.
Dengan rekam jejak WTP yang kuat dan komitmen terhadap transparansi, Pemprov Sumut dituntut tidak hanya menjaga capaian, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berdampak langsung pada pelayanan publik. (rel)
