BATU BARA, METRODAILY – Pembangunan dua unit rumah toko (ruko) di atas aliran sungai di Dusun VI, Desa Benteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, menuai sorotan tajam warga.
Bangunan yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 tersebut dinilai bermasalah karena berdiri tepat di atas saluran air dan tidak berfungsi optimal sebagai kios UMKM.
Warga mempertanyakan penggunaan anggaran sekitar Rp100 juta yang dialokasikan untuk pembangunan ruko tersebut.
Alih-alih menjadi pusat kegiatan UMKM, bangunan itu justru disebut telah dialihfungsikan sebagai lokasi pengambilan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita Posyandu.
Baca Juga: Tekan Kejahatan Malam Hari, Polisi Aktif Sambangi Pos Kamling di Tanjungbalai
“Seharusnya bukan itu yang dibangun. Banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak,” ujar seorang warga.
Selain soal fungsi, warga juga mengkhawatirkan dampak lingkungan. Posisi bangunan tepat di atas saluran air dinilai berisiko menghambat aliran, terutama saat curah hujan tinggi.
Kondisi ini berpotensi memicu genangan hingga banjir di kawasan permukiman sekitar.
Desakan Audit Menguat, Kejari Diminta Usut Tuntas
Warga mendesak Kejaksaan Negeri Batu Bara untuk mengusut proyek tersebut, termasuk menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa.
Desakan ini juga menguat setelah aksi unjuk rasa oleh Aliansi Nelayan Benteng pada Januari 2025 yang menuntut transparansi anggaran desa.
Koordinator aksi, Sahri Fauzi, meminta audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa sejak 2021 hingga 2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu Bara, Oppon Siregar, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan inspektorat dan akan membahas lebih lanjut dengan bidang pidana khusus,” ujarnya.
Kades Klaim Tak Langgar Aturan
Di sisi lain, Kepala Desa Benteng, Muhammad Fadil, membenarkan pembangunan ruko tersebut menggunakan Dana Desa yang dikelola melalui BUMDes.
Namun, ia menegaskan pembangunan itu tidak melanggar aturan meski berdiri di atas aliran sungai.
Kasus ini memunculkan dua isu krusial:
- Dugaan pelanggaran tata ruang dan potensi gangguan fungsi sungai
- Pengawasan penggunaan Dana Desa yang dinilai belum optimal
Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas proyek tersebut. (net)
