TAPUT, METRODAILY - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI senilai Rp2,9 miliar kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jonius T.P. Hutabarat di Aula Martua Kantor Bupati di Tarutung, Sabtu (28/3/2026).
Dalam penyaluran itu, Bupati menegaskan pentingnya kejujuran data dari masyarakat sebagai dasar utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
“Kami berharap masyarakat terdampak harus jujur dalam memberikan data agar tidak terjadi kekisruhan di lapangan,” tegasnya.
Baca Juga: Barcelona Dekati Striker Muda Fisnik Asllani, Siap Tebus Klausul Rp500 Miliar?
Ia mengungkapkan, proses verifikasi faktual terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan, jumlah penerima manfaat sempat berubah signifikan, dari 103 kepala keluarga (KK) menjadi 70 KK, setelah dilakukan pemutakhiran data dan adanya warga yang mengundurkan diri secara mandiri.
Menurutnya, transparansi dan kejujuran sangat penting demi menjaga rasa keadilan bagi seluruh korban bencana.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar bantuan yang diterima tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan difokuskan pada pemulihan pascabencana.
“Gunakan dana ini sebaik-baiknya untuk memulihkan kondisi rumah dan memulai kembali usaha ekonomi yang sempat terpuruk,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial PPPA Taput Bontor Hutasoit menjelaskan total bantuan mencapai Rp2.912.000.000 yang disalurkan kepada 364 KK di 11 kecamatan.
Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan Rp8 juta, dengan rincian Rp3 juta untuk pengisian perabotan hunian dan Rp5 juta sebagai stimulan penguatan ekonomi.
Adapun sebaran penerima terbanyak berada di Kecamatan Adiankoting sebanyak 203 KK, disusul Tarutung 60 KK, serta kecamatan lainnya seperti Pahae Jae, Purbatua, Sipoholon, hingga Simangumban.
Penyaluran tahap awal dilakukan di Kecamatan Adiankoting dan Tarutung pada Sabtu (28/3), sementara sembilan kecamatan lainnya dijadwalkan menerima bantuan melalui kantor pos pada Senin (30/3/2026).
Program ini melibatkan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan terkontrol.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel dan tepat sasaran. (net)
