MADINA, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menggelar rapat konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (2/3/2026), di Aula Kantor Bupati Madina.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Sahnan Pasaribu, serta melibatkan satuan pengawas MBG.
Penjabat Sekda Sahnan Pasaribu menyatakan evaluasi dilakukan menyusul sejumlah aduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.
Bahkan, satu dapur SPPG telah ditutup oleh Badan Gizi Nasional karena menyalahi prosedur operasional.
“Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bisa dikatakan tidak dilibatkan secara langsung. Namun ketika muncul persoalan, pemerintah daerah turut menjadi pihak yang disorot,” ujarnya.
Menurut Sahnan, rapat konsolidasi ini penting untuk memperjelas mekanisme pengawasan dan pembagian peran agar kejadian serupa tidak terulang.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Atika menegaskan meskipun MBG merupakan program nasional di bawah kewenangan BGN, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap keselamatan penerima manfaat.
“Kami tidak ingin mengambil bagian yang bukan menjadi tugas kami sesuai aturan. Namun bukan berarti kami tidak memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat sebagai penerima manfaat,” katanya.
Atika menyebutkan, rapat tersebut juga bertujuan mencari solusi atas laporan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kasus serupa yang terjadi di sejumlah daerah lain.
Ia juga menyoroti dominasi pengusaha luar daerah sebagai pemilik dapur SPPG di Madina.
Menurutnya, kondisi itu berdampak pada terbatasnya peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam program tersebut.
“Jika investor lokal yang membangun SPPG, kami yakin dampak ekonominya akan lebih dirasakan di daerah ini,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan bahan baku dari luar daerah dinilai turut memengaruhi perputaran ekonomi lokal.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Madina, Doni, menyampaikan hingga saat ini terdapat 25 SPPG yang telah beroperasi di Mandailing Natal.
Namun, ia mengakui masih ada beberapa SPPG yang belum memiliki sertifikat SLHS.
Pemkab Madina meminta BGN menyampaikan data kuota dan operasional SPPG secara rinci sebagai dasar penguatan pengawasan dan evaluasi program MBG di daerah tersebut. (Net)
