JAKARTA, METRODAILY – Komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menjamin kesehatan masyarakat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Pratama atas keberhasilan mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di atas 95 persen.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti kepada Bupati Batu Bara di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Dalam penerimaan penghargaan itu, Bupati Baharuddin Siagian didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
Pertama Sejak Program UHC Diluncurkan
Penghargaan UHC Pratama ini menjadi penghargaan pertama yang diterima Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejak program Universal Health Coverage resmi diluncurkan oleh Bupati Batu Bara pada 10 Maret 2025.
Capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Batu Bara.
Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian menyampaikan bahwa keberhasilan mencapai status UHC Pratama merupakan hasil kerja keras dan sinergi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, maupun seluruh pemangku kepentingan.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak melalui program JKN-KIS,” ujar Baharuddin.
134 Daerah Terima Penghargaan
Pada kegiatan tersebut, pemerintah pusat memberikan Penghargaan UHC Kategori Pratama kepada 134 pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN-KIS di atas 95 persen.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan bahwa pencapaian Universal Health Coverage merupakan indikator keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
“UHC mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya. (raka)
