ASAHAN, METRODAILY — Semangat pemberantasan korupsi kembali digaungkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang dipusatkan pada Selasa (9/12/2025).
Melalui berbagai kegiatan edukasi dan deklarasi bersama, BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan keseriusannya membangun lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.
Hakordia yang diperingati setiap 9 Desember tahun ini mengangkat tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, sebuah seruan terbuka kepada instansi pemerintah maupun lembaga layanan publik agar lebih memperkuat upaya pencegahan hingga pemberantasan perilaku korupsi di semua lini pelayanan.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran menekankan bahwa peringatan Hakordia harus dimaknai sebagai gerakan nyata, bukan sekadar agenda seremonial. Pihaknya menyebut kegiatan ini sebagai bentuk komitmen lembaga dalam menjaga transparansi, integritas, dan profesionalitas pelayanan.
Pelaksanaan rangkaian kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 yang mendorong seluruh instansi publik turut menyelenggarakan peringatan Hakordia sebagai upaya memperkuat gerakan nasional antikorupsi.
Sebagai wujud konkret komitmen tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Kisaran melaksanakan dua agenda utama yang digelar di lokasi berbeda. Agenda pertama berupa penandatanganan deklarasi antikorupsi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan. Penandatanganan berlangsung di Aula Dinas PMD dan disaksikan langsung jajaran pegawai, termasuk Plt Kepala Dinas PMD Asahan, Darwinsyah Lubis.
Pada kesempatan tersebut, kegiatan difokuskan pada penguatan komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan praktik tidak etis lainnya, baik dalam proses pengajuan klaim oleh peserta maupun dalam hubungan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan para mitra. Deklarasi bersama juga dikumandangkan sebagai penegasan dukungan terhadap gerakan “Satukan Aksi Basmi Korupsi”.
Sebelum deklarasi dilakukan, para peserta menerima materi edukasi integritas yang disampaikan oleh Martin Sihombing, Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan. Dalam paparannya, Martin menekankan pentingnya membangun ekosistem pelayanan publik yang bersih.
“Integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pelayanan. Jika budaya kerja bersih dan transparan terbangun, maka ruang terjadinya korupsi bisa kita tutup rapat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Asahan, Darwinsyah Lubis, menyambut baik inisiatif kolaboratif ini. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
“Komitmen seperti ini sangat penting. Pemerintahan desa membutuhkan dukungan dan sinergi agar pelayanan kepada masyarakat semakin akuntabel dan bebas dari penyimpangan,” ungkapnya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Kisaran Monev Layanan PLKK untuk Wilayah Tanjung Balai, Asahan, dan Batu Bara
Pada hari yang sama, BPJS Ketenagakerjaan Kisaran juga menggelar sosialisasi dan edukasi integritas di kantor cabang setempat. Kegiatan ini menyasar para peserta yang hadir di ruang layanan dan dipandu oleh Juliani, Kepala Bidang Operasional. Ia memaparkan sejumlah langkah internal yang telah diterapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat budaya antikorupsi, mulai dari transparansi layanan, pengawasan berlapis, hingga saluran pengaduan resmi yang dapat diakses peserta.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Aziz Muslim, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga pelayanan publik yang bersih dan bebas intervensi.
“Kami berkomitmen memberikan layanan yang adil, cepat, dan transparan. Tidak ada ruang bagi praktik korupsi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Kami mengajak seluruh peserta dan mitra untuk bersama-sama menjaga integritas ini,” tegasnya.
Melalui rangkaian kegiatan Hakordia 2025 ini, BPJS Ketenagakerjaan Kisaran berharap kesadaran peserta, mitra, dan seluruh stakeholder semakin kuat dalam menolak segala bentuk korupsi. Semangat antikorupsi ditegaskan sebagai pondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, dan professional untuk masyarakat. (rel/esa)
